Berita
SEKOLAH PEMBERDAYAAN GOES TO MITRA WACANA
Yogyakarta, 24 Mei 2025 – KOPRI Casilda PMII menggelar kunjungan kelembagaan ke Mitra Wacana sebagai bagian dari program kolaboratif bertajuk Sekolah Pemberdayaan. Kegiatan ini berlangsung di kantor Mitra Wacana, Yogyakarta. tujuan utama kunjungan ini untuk memperdalam pemahaman kader terhadap konsep pemberdayaan serta meningkatkan kapasitas kader dalam membaca dan merespons isu-isu sosial di masyarakat.
Peserta dalam kegiatan ini merupakan Anggota kader pmii, Pengurus Rayon Pondok Syahadat dan juga beberapa staff dari mitra wacana yang turut mendampingi jalanya kegiatan.Dalam kunjungan tersebut peserta diajak untuk memahami pemberdayaan secara komprehensif, mulai dari konsep dasar, pendekatan teoritis, hingga tantangan implementatif di lapangan. Materi disampaikan oleh Muazim, selaku Manajer Program Mitra Wacana yang memaparkan secara sistematis dan kontekstual. Penyampaian yang komunikatif dan dikaitkan dengan isu-isu aktual membuat suasana diskusi menjadi lebih hidup, cair, dan menyenangkan.
Mas Muazim juga menekankan bahwa dalam proses pendampingan masyarakat, khususnya ketika ingin membangun kesadaran kritis, dibutuhkan pendekatan yang smooth dan kontekstual. Artinya, metode dan cara penyampaian harus menyesuaikan dengan kondisi sosial-budaya yang dianut masyarakat. Hal ini bukan untuk menghilangkan nilai idealitas yang ingin dibangun, tetapi justru menyesuaikan cara agar pesan dan nilai tersebut dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh masyarakat sasaran.
Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi dan sharing session pengalaman pendampingan masyarakat yang telah dilakukan oleh Mitra Wacana. Para peserta aktif bertanya dan berbagi pandangan, menjadikan momen ini tidak hanya sebagai ruang belajar, tapi juga pertukaran perspektif yang memperkaya wawasan.
Koordinator KOPRI Casilda menyampaikan bahwa kegiatan ini penting sebagai ruang refleksi bagi kader PMII agar tidak hanya berhenti pada diskusi konseptual, tetapi juga mulai menyelami langsung dinamika sosial masyarakat. Ia menegaskan, Dengan belajar langsung ke lapangan, kader akan lebih objektif dalam menganalisis isu dan menyusun strategi gerakan.
Teakhir, penutup kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada Mitra Wacana sebagai bentuk apresiasi, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kunjungan ini menjadi salah satu langkah nyata KOPRI Casilda PMII dalam memperkuat gerakan
berbasis pemberdayaan, pengetahuan, dan aksi nyata di masyarakat.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
