Berita
Mitra Wacana Hadiri Undangan FGD Penanganan Gelandangan dan Pengemis di DIY
Yogyakarta, 28 Mei 2025 — Mitra Wacana melalui perwakilannya, Mas Muazim, bersama Fathan Darmawan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) pendahuluan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Agenda FGD ini mengangkat tema penting, yakni Kajian Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di DIY.
Melalui sambutanya Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA DIY, Faishol Muslim, S.I.P., M.Si. Menyatakan “Penanganan gelandangan dan pengemis sangat kompleks, salah satu faktor pendorong terkait nilai, sikap, akses, dan motivasi dalam meningkatkan kecakapan dan ketrampilan hidup. FGD ini bertujuan menggali berbagai pandangan sehingga memberikan masukan kebijakan di DIY kedepan”. Ririn Harianti Perwakilan dari tim penyusun menambahkan “ Isu Kajian FGD ini ada tiga hal pertama, Bagaimana monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan. Kedua : Faktor sosial dapat mempengarui efektifitas kebijakan dan regulasi , Ketiga : Bagaimana rekomendasi kebijakan dari berbagai kalangan.
Sebagai salah satu narasumber Allan Fatchan Gani Wardhana / Dosen Fakultas Hukum UII menyampaikan catatanya “Upaya penanganan Gepeng dalam PERDA DIY 1/2014 pasal 9 tentang Upaya Koersif penertiban berpontensi menyinggung isu Hak Asasi Manusia jika tidak dijalankan dengan asas penghormatan martabat dan non diskriminatif. Dan mustinya upaya ini selaras dengan tindakan preventif yang telah di atur sebelumnya”
Narasumber berikutnya Agro Dosen Universitas Atmajaya menyampaikan “Pendekatan antropologis perlu dilakukan sebagai upaya membuka peta jalan bagi pelaku kehidupan jalanan dalam memasuki koridor keluhuruan kehidupan Masyarakat”
Acara yang berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Pracimasana Lt. 2, Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor yang peduli terhadap isu sosial di wilayah DIY.
Dalam forum tersebut, Mas Muazim menegaskan bahwa penanganan masalah gepeng harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Ia menyampaikan bahwa penanganan haru mampu menyelesaikan akar persoalan.
“Kita harus mengingat kembali tujuan mulia berdirinya negara ini: untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, fakir miskin sebagai bagian dari warga negara harus diberdayakan, bukan disingkirkan,” tegas Mas Muazim.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga dan memberdayakan kelompok rentan, termasuk gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas menjadi penting untuk diterapkan dalam setiap kebijakan penanganan.
Kehadiran Mitra Wacana dan mahasiswa dalam forum ini merupakan bentuk komitmen terhadap upaya advokasi dan pelibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hak dan kesejahteraan kelompok marginal di DIY.
Kontributor
Muazim & Fathan.
Yogyakarta — Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2026, Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pertanian Lestari: Gerakan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Agraria” pada Sabtu (7/3/2026) di Kantor DPRD Kota Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam perjuangan kedaulatan pangan, keadilan agraria, serta merespons tantangan perubahan iklim.
Diskusi dipandu oleh Hikmah Diniyah sebagai moderator dan menghadirkan sejumlah pemantik diskusi, yakni Sisil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, Yohana dari Kelompok Perempuan Petani Kharisma, serta Nasih, dosen pertanian dari Universitas Gadjah Mada.
Para pemantik memaparkan pandangan mengenai praktik pertanian berkelanjutan, tantangan yang dihadapi perempuan petani, serta pentingnya dukungan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang adil dan berkelanjutan.
Selain paparan dari para narasumber, kegiatan ini juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, komunitas, hingga kelompok perempuan petani.
Dalam sesi ini, para peserta saling bertukar cerita mengenai pengalaman bertani, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga strategi mempertahankan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berpihak pada petani kecil.
Istiatun dari Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat suara perempuan dalam isu pangan dan agraria. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pangan keluarga sekaligus merawat ekosistem pertanian.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Forum LSM Yogyakarta, LBH Yogyakarta, PKBI DIY, Rifka Annisa, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta. Turut hadir pula komunitas perempuan petani dari Kulonprogo dan Umbulharjo serta berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.
Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan dan media kampus juga ikut berpartisipasi, seperti LPM Arena, LPM Ekspresi UNY, LPM Sikap UPN Veteran Yogyakarta, dan LPM Teropong STPMD. Organisasi lain yang hadir di antaranya Arkom Indonesia, IDEA Indonesia, SETAM, YASANTI, LKIS, serta Mitra Wacana.
Diskusi ini ditutup dengan rencana penyampaian press release sebagai bentuk diseminasi hasil pembahasan kepada publik. Melalui kegiatan ini, para peserta berharap isu kedaulatan pangan, keadilan agraria, serta peran strategis perempuan dalam menjaga keberlanjutan pertanian dapat semakin mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun pembuat kebijakan. (Tnt).
