Berita
Panwaslu Kecamatan Cidadap Gelar Sosialisasi: Dorong Warga Aktif dalam Pengawasan Pemilu 2024
Published
1 year agoon
By
Mitra Wacana
Bandung, 23 Agustus 2024 — Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslu) Kecamatan Cidadap menggelar acara sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Cidadap Kota Bandung.” Acara ini berlangsung di Hotel Grand Arjuna, Jl. Ciumbuleuit No. 152, Bandung, dan mendapat antusiasme tinggi dari warga setempat, dengan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai RW dan tokoh masyarakat.
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teknis pengawasan pemilu, tetapi juga berupaya menanamkan semangat kolaboratif dalam menjaga integritas proses pemilihan. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, sosialisasi ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan pemilu yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari pelanggaran.
Komisioner Panwaslu Kecamatan Cidadap, Tedi Supriyadi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai salah satu pilar utama demokrasi. “Kami berharap melalui sosialisasi ini, warga Kecamatan Cidadap dapat lebih memahami peran krusial mereka dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan partisipasi aktif, kita bisa mencegah kecurangan dan memastikan bahwa setiap suara dihargai secara adil,” kata Tedi Supriyadi.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dari rangkaian program pengawasan partisipatif yang akan dilaksanakan menjelang Pemilu Serentak 2024. “Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan ini hanya bisa terwujud dengan dukungan penuh dari masyarakat,” tambahnya.
Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Fajar, perwakilan dari KPU Kota Bandung, dan Dr. Ahmad Jamaludin, seorang aktivis pemilu yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan pemilu. Keduanya memberikan pemaparan mendalam tentang strategi pengawasan yang dapat dilakukan oleh warga, serta dampak positif dari keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Fajar menjelaskan tentang peran masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. “Masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan pemilu. Dengan ikut serta mengawasi, kita semua dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” tuturnya.
“Partisipasi masyarakat adalah fondasi dari pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil,” ujar Dr. Ahmad Jamaludin.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengadakan kegiatan serupa, sehingga pengawasan pemilu yang berintegritas bisa terwujud di seluruh Indonesia. Panwaslu Kecamatan Cidadap berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, memastikan bahwa proses demokrasi ini tidak hanya menjadi ajang bagi para elit politik, tetapi juga milik seluruh rakyat.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Panwaslu Kecamatan Cidadap mengukuhkan diri sebagai garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi di wilayahnya, sekaligus mendorong terciptanya pemilu yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas di Kota Bandung.
Tentang Panwaslu Kecamatan Cidadap
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cidadap adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Kontributor: Khoiri Setiawan
You may like
Berita
Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
Published
3 days agoon
11 November 2025By
Mitra Wacana
Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.
Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.
“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.
Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.








