Opini
PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN KARAKTER PERCAYA DIRI PADA ANAK USIA DINI
Nofi Tri Susanti S.Pd Aud
Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memelihara atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak”. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana memfokuskan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek lainnya dikatakan orang yang berperilaku jelek. Dan sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.
Pendidikan karakter di sekolah dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Lebih lanjut lagi pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Hal itu mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaiman guru bertoleransi, dan berbagai hal yang berkait lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Pendidikan merupakan usaha sadar yang di lakukan oleh pemerintah,
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan, yang berlangsung di
sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta
didik tepat di masa yang akan datang. Upaya pendidikan sejak dini atau sejak
awal mempunyai arti yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan
anak, baik fisik maupun psikisnya.
Di samping pendidikan sekolah yang berkewajiban dalam membangun
karakter yang baik pada diri anak didik, orang tua juga sama sekali tidak boleh
melepaskan begitu saja pendidikan kepada sekolah. Orang tua justru
mempunyai kewajiban yang utama dalam hal ini. Betapa penting masa kanak-kanak tersebut untuk membangun pilar karakter yang baik bagi anak. Setelah
pada masa golden age sebagaimana di atas, peningkatan 30% berikutnya
terjadi pada usia delapan tahun, sedangkan yang 20 % sisanya pada masa
pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Oleh karena itu, keluarga dan
sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan masa
kanak-kanak sebagai usia yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai,
membangun kesadaran, dan mengembangkan kecerdasannya. Dengan
demikian, pendidikan karakter adalah suatu system penanaman nilai-nilai
karakter yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah
sehingga mempunyai pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam
melaksanakan nilai-nilai tersebut. Semua warga sekolah yang terlibat dalam
pengembangan karakter yang baik ini sesungguhnya dalam rangka membangun karakter anak didik. Hal ini penting agar anak didik menemukan
contoh dan lingkungan yang kondusif dengan karakter baik yang sedang
dibangun dalam kepribadiannya. Peran orang tua, masyarakat dan guru dalam pendidikan karakter adalah yang paling ditekankan.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA, dalam pidatonya yang bertema “Karakter untuk Membangun Keberadaban Bangsa”. sangat relevan dengan kondisi kekinian yang terjadi di tengah-tegah masyarakat Indonesia. “Seringkali kita jumpai fenomena sirkus, yaitu tercerabutnya karakter asli dari masyarakat, sehingga fenomena anomali yang sifatnya ironis paradoksal menjadi fenomena keseharian,” kata Mohammad Nuh. “Betapa tidak? Penegak hukum yang mestinya harus menegakkan hukum, ternyata harus dihukum; para pendidik yang seharusnya mendidik, malah harus dididik; para pejabat yang seharusnya melayani masyarakat, malah minta dilayani; ini sebagain dari fenomena sirkus, dan ini semua bersumber dari karakter,” lanjut Mohammad Nuh. Maka kita yakin dan menyadari tentang mendesaknya pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa; karakter yang dijiwai nilai-nilai luhur bangsa, dan nilai-nilai kemulyaan universal.
Masalah karakter terutama karakter percaya diri seringkali menjadi masalah pada anak-anak terutama ketika mereka memasuki lingkungan sosial. Sumber masalah yang biasanya mempengaruhi rasa percaya diri pada anak usia dini antara lain.
- Kurangnya dukungan dari orang tua:
Dalam membentuk kepribadian anak, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama (Aziz:2015), dalam hal ini orang tualah yang pertama dan utama dalam menerapkan pola asuh dalam keluarga untuk membentuk karakter percaya diri pada anak usia dini (Koentjaraningrat: Djamarah 2014), Pendidikan Anak usia Dini merupakan bagian penting dalam kehidupan anak dalam masa pertumbuhan, dalam masa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan berbagai dukungan dan pengalaman pada anak, hal itu akan tertanam kuat pada pikiran anak. Kurangnya dukungan dari orang tua tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak, karena orang tua dan keluarga adalah pendidikan pertama bagi tahap perkembangan anak.
- Tidak ada dukungan dari lingkungan:
Perkembangan emosi yang baik akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi anak, kehidupan sosial banyak memberikan pengaruh dan perbedaa-perbedaan yang terjadi pada anak, dan anak harus siap dalam menghadapi perbedaan yang ada. Kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengenali emosi orang lain dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain akan mengembangkan rasa percaya diri pada anak. Tidak ada dukungan dari lingkungan yang memadai terhadap perkembangan anak maka akan berpengaruh terhadap anak dalam berinteraksi dengan orang lain, menyesuiakan diri dengan lingkungannya.
- Kurangnya koordinasi antara guru, orang tua dan lembaga sekolahan:
Kurangnya kerjasama sehingga menimbulkan miss comunikasi yang terjadi antara guru, orang tua dan lembaga sekolahan, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan, kegiatan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini seharusnya tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik anak, tetapi lebih pada pengembangan diri dan pribadi anak, sehingga anak akan siap menerima pendidikan yang lebih tinggi dan akan lebih percaya diri terhadap lingkungan sosial yang baru.
Masa usia dini merupakan masa yang paling brilian yang dilalui oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini manusia dapat belajar segalanya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, tidak salah jika pada jenjang pendidikan anak usia dini disebut sebagai periode keemasan (golden age), dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya (Trianto, 2011).
Dalam perspektif perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson masa usia dini berada pada empat tahap pertama dari delapan tahapan sepanjang hidup manusia. Empat tahap pertama tersebut terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Adapun, empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut fase bayi (0-1 tahun), “kepercayaan versus kecurigaan”, fase anak-anak (1-3 tahun) berada “otonomi versus malu dan ragu”, usia bermain (3-6 tahun), “inisiatif versus perasaan bersalah” dan usia sekolah (6-12 tahun) “ketekunan versus rendah diri” (Alwisol, 2006).
Karakter merupakan kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi (Hornby & Pornwell dalam Barnawi & M.Arifin, 2011). Dalam kamus psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang yang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap ( Dali Gulon, 1982 dalam Barnawi & M.Arifin, 2011). Pendapat Zubaidi (2011) menyebutkan bahwa karakter berarti to mark (menandai ) dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Dalam konteks ini, karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Ada pula yang mengartikannya sebagai identitas diri seseorang. Karakter tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan ,yaitu moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral behavior (perilaku moral). Fatimah (2006) kepercayaan diri ialah suatu tingkah laku yang positif yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan kemampuan dirinya, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungannya, kepercayaan diri akan memengaruhi perkembangan mental dan karakter mereka. Menurut Gardner (1998) sebagaimana dikutip Mulyasa (2012) menyebutkan bahwa anak usia dini memegang peranan yang sangat penting karena perkembangan otak manusia mengalami lompatan dan berkembangan sangat pesat yaitu mencapai 80%. Ketika dilahirkan ke dunia anak manusia telah mencapai perkembangan otak 25% sampai usia 4 tahun perkembanganmencapai 50% dan sampai 8 tahun mencapai 80%, selebihnya berkembang sampai usia 18 tahun. Tidak dipungkiri lagi bahwa kepercayaan diri diperlukan dalam hidup manusia untuk mencapai suatu tujuan, namun permasalahannya banyak orang yang pandai secara akademik namun tidak memiliki rasa percaya diri. Hal ini disebabkan kepercayaan diri merupakan sesuatu yang tidak bisa tumbuh dan ada dalam diri seseorang dengan sendirinya (Rohmah, 2019: Wahyuni & Nasution 2017).
- Ciri-ciri/Aspek-aspek percaya diri.
- Ciri-ciri percaya diri.
Ciri-ciri percaya diri menurut Lendenfield (dalam Rahayu, 2013) ialah:
- Yakin dengan diri sendiri
- Tidak ragu-ragu
- Tidak menggantungkan dirinya pada orang lain
- Tidak menyombongkan diri
- Merasa bahwa diri berarti
- Mempunyai keberanian dalam bertindak
- Aspek-aspek percaya diri.
Menurut Ghufron (2011) aspek-aspek percaya diri antara lain:
- Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikappositif seseorang tentang dirinya bahwa individu mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya.
- Optimis, yaitu sikap positif individu yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuannya.
- Obyektif, yaitu inidvidu yang percaya diri memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya
- Bertanggung jawab, yaitu kesediaan inidvidu untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.
- Rasional, yaitu analisa terhadap sesuatu masalah, hal dan kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan
Pada saat anak selesai bermain anak tidak membereskan mainnannya sendiri, anak juga kurang berani mencoba hal baru, hal ini dapat dilihat pada saat pendidik menyuruh anak untuk memperkenalkan diri, anak masih malu. Rendahnya kepercayaan diri disebabkan oleh beraneka hal yaitu: kurangnya dukungan dari orang tua ataupun lingkungan dan kurang komunikasi yang baik antara pendidik dan orang tua.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri.
Faktor yang mempengaruhi percaya diri menurut Ghufron (2011) diantaranya yaitu:
- konsep diri
terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok. Hasil interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri.
- harga diri
konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif juga, harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri, tingkat harga diri seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang.
- pengalaman
pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri, sebaliknya pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunkan rasa percaya diri seseorang.
- Pendidikan
Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan menjadi orang tergantung dan berada dibawah kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya, dan sebaliknya orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri lebih dibandingkan yang berpendidikan rendah.
Menurut Nirwana (2019) ada beberapa hal yang mempengaruhi terbentuknya rasa percaya diri pada anak yaitu:
- Orang tua
pola asuh orang tua sebagai salah satu faktor memiliki ruang yang sangat luas untuk membentuk rasa percaya diri ini, diantaranya dengan memberikan motivasi dan memberikan penghargaan pada anak.
- lingkungan
Lingkungan masyarakat juga memberikan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya percaya diri pada anak.
- Pendidik di sekolahan
Acuan atau pedoman yang digunakan oleh pendidik dalam membuat rencana pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap terbentuknya percaya diri pada anak usia dini.
Pendidikan pertama anak adalah (orang tua) berperan sebagai pendidik, pembimbing dan pelindung. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak. Peran orang tua dalam membangun kepercayaan diri anak diantaranya adalah menjadi pendengar yang baik, menunjukan sikap menghargai, memberikan kesempatan untuk membantu. Kepercayaan diri menurut Hakim (dalam Rahayu 2013:63) adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan membuat kemampuannya untuk mencapai berbagai tujuan hidup.
Orang Tua dalam sebuah keluarga, baik yang memiliki pengetahuan pendidikan maupun tidak, tetap harus menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya agar menjadi manusia seutuhnya.
Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan ketrampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Yang dimaksud orang tua adalah orangtua memberikan pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan sikap dan keterampilan yang mendasar, karena pendidikan orang tua adalah pendidikan yang paling pertama bagi anak dan waktu pembiasaanpun akan lebih lama anak bersama orang tua di banding bersama guru.
DAFTAR PUSTAKA
Referensi:
IHF Indonesia Heritage Foundation Pilar Karakter https://ihf.or.id/id/pilar-karakter/
Nirwana (2013) dalam Konsep diri, pola asuh orang tua demokratis dan kepercayaan diri siswa, jurnal psikologi Indonesia Vol. 2 No. 2 hal 153-161 mei 2013
Jazilatur Rohma (2018) Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 02 No. 01 Juli 2018.
The Asianparent Indoensia dalam tanamkan rasa percaya diri pada anak pada anak usia dini dengan 5 hal ini yuk, parent? https://id.theasianparent.com/penyebab-anak-tidak-percaya-diri
Asih Rena Novita, Syuraini (2019) Hubungan antara pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri pada anak menurut orang tua di TK. Journal of Family, Adult, and Early Childhood Education Vol. 1 no. 2. DOI: 10.5281/zenodo.2837510
Sandy Ramdhani dkk (2019). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Kegiatan Storytelling dengan Menggunakan Cerita Rakyat sasak Pada Anak Usia Dini. Jurnal obesesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 3 Issue 1 (2019). DOI: 10.31004/obsesi.v3i1.108
Jurnal Paudi Vol 7 No 2 (2018) Ariyanti, ISSN 2089-1431 ISSN 2598-4047
- Nadzir (2013) Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter. Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 02 No. 02 Hal 339-352. DOI: https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.2.338-352
- Madjid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 15
The Asianparent Indoensia dalam tanamkan rasa percaya diri pada anak pada anak usia dini dengan 5 hal ini yuk, parent? https://id.theasianparent.com/penyebab-anak-tidak-percaya-diri
Nirwana (2013), Konsep Diri, Pola Asuh Orang Tua Demokratis Dan Kepercayaan Diri Siswa. Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 2 no. 2
Sandy Ramdhani dkk (2019). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Kegiatan Storytelling dengan Menggunakan Cerita Rakyat sasak Pada Anak Usia Dini. Jurnal obesesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 3 Issue 1 (2019). DOI: 10.31004/obsesi.v3i1.108
Ghufron, M (2011). Teori-teori Psikologi. Jogjakarta: ArRuzz Media.
Opini
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
Aditiya Widodo Putra
Penulis teknis dan peneliti independen dengan spesialisasi tata kelola global dan hukum internasional yang berdomisili di Semarang.
Jika di masa lalu keruntuhan tatanan demokratis diidentifikasi melalui penetrasi kekuatan militer atau kudeta berdarah, dinamika kontemporer justru menunjukkan bahwa erosi demokrasi terjadi secara perlahan dari dalam sistem pemerintahan dan menggunakan aturan main demokrasi itu sendiri. Profesor Kim Lane Scheppele dari Princeton University mempopulerkan istilah ini sebagai Autocratic Legalism untuk menggambarkan bagaimana para pemimpin autokratis baru menggunakan instrumen legislasi formal guna melucuti substansi demokrasi dari dalam sistem itu sendiri. Di Indonesia, gejala ini mewujud dalam maraknya pembentukan regulasi kilat yang meminimalkan partisipasi publik demi melanggengkan agenda kekuasaan tertentu. Melalui fenomena ini, hukum yang seharusnya berfungsi membatasi kekuasaan penguasa (Rule of Law) menjadi sekadar alat untuk memaksakan kepatuhan warga negara (Rule by Law). Kita perlu membedakan kedua konsep ini secara jernih untuk memahami bagaimana manipulasi konstitusional sedang bekerja di sekitar kita.
Perbedaan mendasar ini membawa kita pada refleksi yang lebih dalam mengenai esensi pengorbanan dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. Jika Idul Adha mengajarkan kepasrahan untuk menyembelih ego demi kemaslahatan bersama, maka dalam konteks ketatanegaraan, elite politik dituntut untuk menyembelih pragmatisme legislasi dan efisiensi birokratis yang egoistis. Keengganan para elite untuk mengorbankan kenyamanan politik membuat produk hukum diproduksi secara instan dan mengabaikan nilai-nilai moralitas publik yang hidup di tengah masyarakat. Dampaknya, rasa keadilan masyarakat terus-menerus dikalahkan oleh dalih kepastian hukum formal yang artifisial. Untuk membongkar bagaimana mekanisme pembajakan hukum ini bekerja, kita harus membedah secara spesifik definisi dan implementasi dari konsep autocratic legalism tersebut.
Anatomi Autocratic Legalism dalam Demokrasi Prosedural
Secara definitif, Autocratic Legalism adalah sebuah anomali tata negara di mana rezim yang berkuasa menggunakan regulasi hukum tertulis sebagai perisai absolut untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi. Pemikiran ini berakar dari kritik terhadap formalisme hukum ekstrem yang memandang bahwa suatu aturan mengikat secara mutlak hanya karena ia memenuhi syarat-syarat prosedural pembuatan undang-undang. Karakteristik utama dari model ini terletak pada penggunaan otoritas lembaga peradilan dan legislatif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang secara substansial memangkas hak-hak sipil, namun secara formal tidak melanggar satu pun pasal konstitusi. Pola pembusukan dari dalam ini bekerja dengan cara mempertahankan cangkang institusi demokrasi, seperti pengadilan dan parlemen, tetapi mematikan fungsi kontrolnya agar kepatuhan publik dapat dipaksakan atas nama hukum tertulis. Ketegangan antara pemenuhan aspek prosedural dan pengabaian moralitas keadilan inilah yang kemudian memicu pergeseran dasar dari esensi negara hukum itu sendiri.
Fenomena ini mengonfirmasi bagaimana hukum dapat dimanipulasi sedemikian rupa ketika institusi checks and balances telah dijinakkan oleh kepentingan politik sektoral. Perubahan fungsi hukum dari alat pembatas kekuasaan menjadi alat manajemen kekuasaan inilah yang menandai transisi berbahaya menuju paradigma rule by law.
Pergeseran Paradigma dari Rule of Law Menuju Rule by Law
Rule of Law menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang independen untuk membatasi ruang gerak penguasa, sedangkan Rule by Law menempatkan hukum di bawah kendali penguasa untuk dijadikan instrumen pemaksa kepatuhan masyarakat. Pemikiran hukum tata negara menegaskan bahwa dalam ekosistem Rule by Law, hukum tidak lagi memiliki independensi moral karena keberadaannya sepenuhnya disubordinasikan demi memuluskan efisiensi agenda birokrasi dan stabilitas politik petahana. Aturan main dalam bernegara dapat diubah, direvisi secara kilat, atau bahkan diciptakan celah baru secara instan kapan pun elite membutuhkan legitimasi formal atas kebijakan kontroversial mereka. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi rentan, di mana warga negara dipaksa untuk tunduk pada teks undang-undang yang secara substantif justru mengikis hak-hak fundamental mereka sendiri. Ketika instrumen hukum telah sepenuhnya beralih fungsi menjadi pedang penunduk bagi penguasa, maka batas-batas keadilan substantif akan hancur dan digantikan oleh tirani legalistik.
Sistem yang digerakkan oleh paradigma rule by law ini bekerja dengan cara memutus hubungan organik antara kehendak umum dengan produk legislasi yang diproduksi oleh parlemen. Akibatnya, lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pengawas jalannya kekuasaan justru mengalami kelumpuhan institusional karena telah terintegrasi ke dalam kartel politik yang homogen. Pola pergeseran ini bisa terjadi melalui pelemahan norma-norma etika tidak tertulis yang selama ini menjaga integritas konstitusi dari syahwat politik dinasti. Untuk menghentikan proses pembusukan konstitusional yang terus berjalan secara legal ini, diperlukan sebuah rekonstruksi kesadaran dasar yang mewujud dalam bentuk kurban ketatanegaraan.
Kurban Ketatanegaraan: Kerelaan Melepas Pragmatisme Elite
Kurban ketatanegaraan didefinisikan sebagai kesediaan moral dan politik para elite pembentuk undang-undang untuk mengorbankan target kilat pembangunan demi tunduk pada proses deliberasi publik yang inklusif. Pemikiran ini merupakan antitesis dari watak kekuasaan kontemporer yang cenderung ekspansif, akumulatif, dan selalu mencari jalur pintas hukum demi efisiensi ekonomi jangka pendek. Secara konseptual, kurban ketatanegaraan menuntut para pengambil kebijakan untuk meredam ego sektoral mereka dan rela melewati proses uji publik yang melelahkan serta menyerap kembali aspirasi murni masyarakat ke dalam draf regulasi. Konsep pengorbanan non-harfiah ini menempatkan pembatasan diri penguasa sebagai nilai tertinggi, di mana kenyamanan politik kelompok harus diletakkan di bawah altar kedaulatan rakyat. Tanpa adanya dorongan moral untuk melakukan pengorbanan institusional ini, hukum hanya akan terus diproduksi sebagai alat pemuas syahwat politik kelompok oligarki yang terorganisir.
Komitmen untuk berkurban secara makro ini menuntut penguasa untuk menghentikan praktik legislasi kilat yang menutup mata terhadap penolakan masyarakat sipil. Ketika elite menolak untuk mengorbankan kenyamanan politik mereka, mereka akan terus memproduksi regulasi defensif yang digunakan untuk membentengi diri dari gugatan hukum dan kritik publik. Oleh karena itu, kurban ketatanegaraan menjadi satu-satunya jalan teoretis untuk memulihkan kembali keseimbangan kekuasaan dan menghentikan laju legalisme autokratik yang korosif. Langkah nyata dari pemulihan ini harus dimulai dengan mengintegrasikan kembali prinsip moralitas publik ke dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.
Mengembalikan Moralitas Publik ke Atas Altar Pembentukan Hukum
Moralitas publik dalam pembentukan hukum adalah pengintegrasian nilai-nilai etika, keadilan distributif, dan hak asasi manusia sebagai prasyarat mutlak yang mendahului lahirnya setiap naskah akademis dan pasal regulasi. Pemikiran filsuf hukum Gustav Radbruch melalui Radbruch’s Formula menegaskan sebuah prinsip fundamental bahwa hukum positif harus dikalahkan oleh keadilan ketika kadar ketidakadilan dalam hukum tertulis tersebut sudah melampaui batas yang dapat ditoleransi. Hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas angka pasal, stempel lembaran negara, atau formalitas ketukan palu sidang di parlemen yang kedap suara dari tuntutan rakyat. Ketika moralitas publik dipisahkan secara paksa dari hukum, maka pengadilan hanya akan menghasilkan robot-robot peradilan yang menegakkan teks regulasi tanpa memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan sejati yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mengembalikan moralitas publik berarti menempatkan etika sebagai ruh utama yang mengontrol, memvalidasi, dan menjiwai seluruh produk hukum tertulis.
Proses penjiwaan kembali ini mensyaratkan bahwa setiap rancangan undang-undang wajib diuji secara terbuka, transparan, dan akuntabel di hadapan publik guna memastikan tidak adanya pasal selundupan yang melayani kepentingan korporasi atau dinasti politik. Hukum yang bermoral adalah fondasi utama yang membedakan antara negara hukum yang demokratis dengan negara kekuasaan yang menggunakan jubah hukum demi kepatuhan mutlak. Melalui pemulihan kompas etis inilah, hukum dapat ditarik kembali dari jurang manipulasi konstitusional menuju khitahnya yang murni. Transformasi radikal pada sistem hukum inilah yang pada akhirnya menuntun kita pada kesimpulan akhir mengenai arah masa depan dan penyelamatan sirkulasi demokrasi di Indonesia.
Harapan besar penulis, semoga masyarakat tidak lagi terkecoh oleh jargon kepastian hukum formal yang kerap digunakan oleh para elite untuk melegitimasi kebijakan yang tidak adil. Kesadaran kritis publik harus ditumbuhkan agar kita bersama-sama dapat menuntut pemerintah melakukan kurban ketatanegaraan dengan mengembalikan ruh hukum pada keadilan substantif yang berpusat pada kedaulatan rakyat sejati.
Demikian. Semoga Bermanfaat. Terima Kasih.
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
