Opini
Polemik Larangan Jilbab untuk Paskibraka 2024: Awal dari Perubahan Menuju Negara Sekuler di Indonesia?
Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kontroversi mengenai pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka 2024 di Indonesia telah menjadi pusat perhatian publik dan memicu perdebatan yang luas. Keputusan pemerintah ini, yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam acara-upacara resmi, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, menyoroti ketegangan antara kebutuhan untuk tampil seragam dan penghormatan terhadap hak individu.
Pemerintah mungkin melihat pelarangan jilbab sebagai langkah untuk memastikan penampilan seragam di acara-acara resmi, yang dianggap penting untuk menampilkan citra kesatuan dan profesionalisme. Dengan melibatkan ribuan anggota Paskibraka dalam upacara peringatan kemerdekaan dan acara kenegaraan lainnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan visual yang konsisten dan koheren. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma tertentu dalam konteks acara publik yang berhubungan dengan identitas nasional.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Bagi banyak orang, pelarangan jilbab di Paskibraka menimbulkan kekhawatiran akan diskriminasi dan penyingkiran hak individu, khususnya hak kebebasan beragama. Jilbab adalah simbol penting dari identitas religius bagi banyak perempuan Muslim, dan pelarangan ini bisa dilihat sebagai pengabaian terhadap hak mereka untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Dalam konteks Indonesia yang sangat pluralistik, di mana agama memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari, keputusan semacam ini bisa dianggap tidak sensitif dan berpotensi merusak rasa kebersamaan dalam keberagaman.
Perdebatan ini juga menggarisbawahi ketegangan yang lebih besar antara prinsip sekularisme dan pluralisme di Indonesia. Sekularisme, yang berfokus pada pemisahan agama dari urusan negara dan ruang publik, mungkin telah diterapkan di beberapa negara seperti Turki, di mana Mustafa Kemal Atatürk memperkenalkan kebijakan serupa untuk memodernisasi negara. Namun, dalam konteks Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan keragaman budaya yang melimpah, pendekatan ini bisa terasa kurang sesuai. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam menghargai keberagaman budaya dan agama, dan kebijakan semacam ini bisa dianggap sebagai langkah yang tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut.
Kontroversi ini juga mencerminkan dilema yang lebih besar mengenai bagaimana menyeimbangkan prinsip-prinsip negara dengan hak individu. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga identitas nasional dan keseragaman dalam acara-acara publik. Di sisi lain, penting untuk menghormati hak individu untuk mengekspresikan identitas mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka. Ini adalah perdebatan yang kompleks yang mengajak kita untuk merenungkan bagaimana membangun masyarakat yang adil dan harmonis di tengah keragaman.
Dalam menghadapi dilema ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam dialog yang inklusif dan sensitif. Pendekatan yang bisa mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keseragaman mungkin dapat menjadi solusi yang lebih adil. Misalnya, mungkin ada cara untuk memodifikasi kebijakan agar tetap menghormati hak individu sambil mencapai tujuan keseragaman yang diinginkan. Ini bisa melibatkan peninjauan kembali kebijakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok agama dan masyarakat umum, untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.
Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya dapat menjaga integritas acara resmi tetapi juga memperkuat jalinan sosial yang menghargai identitas dan hak setiap individu. Masyarakat dapat bersatu dalam keragaman dengan menemukan jalan tengah yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan diri mereka sambil tetap berkontribusi pada upacara-upacara publik yang mencerminkan kesatuan nasional. Dalam proses ini, penting untuk melibatkan semua pihak dalam diskusi yang konstruktif, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat pluralisme dan keadilan yang menjadi ciri khas Indonesia.
Vinsensius, S.Fil., M.M. akademisi dan penulis kajian filsafat moral, budaya, dan ekonomi perilaku. Aktif mengajar di perguruan tinggi serta menulis opini populer.
Ada tipe orang yang selalu punya alasan. Ia melanggar aturan sedikit, tapi merasa itu wajar. Ia mengambil keuntungan kecil, tapi merasa tidak merugikan siapa pun. Baginya, yang penting urusannya beres dan dirinya aman.
Masalahnya, pola seperti ini sering dibungkus dengan kalimat, “Sudah biasa begitu.” Kebiasaan akhirnya menjadi tameng. Orang tidak lagi bertanya apakah tindakannya benar, melainkan apakah tindakannya umum dilakukan.
Di titik ini, kita perlu belajar dari Immanuel Kant. Ia bukan filsuf yang bicara rumit untuk membingungkan orang. Inti pesannya sederhana: lakukan hanya tindakan yang pantas dilakukan oleh semua orang.
Kant percaya bahwa moralitas tidak ditentukan oleh kebiasaan atau keuntungan. Moralitas ditentukan oleh kewajiban. Artinya, kita bertindak benar bukan karena takut ketahuan, bukan karena ingin dipuji, dan bukan karena ingin untung. Kita bertindak benar karena itu memang benar.
Coba bayangkan satu hal sederhana. Jika semua orang menerobos lampu merah karena merasa jalan sedang sepi, apa yang akan terjadi? Mungkin awalnya tidak apa-apa. Tapi jika semua orang berpikir sama, kekacauan tinggal menunggu waktu.
Begitu juga dalam kehidupan sosial. Jika semua pegawai memanipulasi laporan sedikit saja, jika semua pejabat mengambil keuntungan kecil saja, jika semua warga mencari celah aturan demi dirinya, lama-lama sistem akan rapuh.
Kant menyebut prinsipnya sebagai imperatif kategoris. Jangan takut dengan istilahnya. Maksudnya begini: sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri, “Apakah saya rela jika semua orang melakukan hal yang sama?”
Jika jawabannya tidak, maka kemungkinan besar tindakan itu tidak bermoral. Sederhana, tapi tegas.
Masalah terbesar manusia modern bukan tidak tahu aturan. Kita tahu aturan. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masalahnya, kita sering merasa diri kita pengecualian.
Kita merasa pelanggaran kecil tidak akan berdampak besar. Kita berkata, “Ah, cuma saya saja.” Padahal, setiap orang yang berkata demikian sedang menambah satu batu kecil pada bangunan ketidakadilan.
Lebih berbahaya lagi, kebiasaan untung sendiri ini membentuk karakter. Awalnya mungkin kecil. Lama-lama menjadi pola. Dan pola itu akhirnya membentuk pribadi yang selalu menghitung keuntungan sebelum menghitung kebenaran.
Kant juga mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat. Jika kita melanggar aturan demi keuntungan pribadi, sering kali kita menjadikan orang lain sebagai sarana. Kita memakai sistem, memakai kepercayaan orang, bahkan memakai hukum untuk kepentingan diri.
Mungkin secara hukum kita tidak tertangkap. Tapi secara moral, kita sudah menggerogoti kepercayaan bersama. Dan tanpa kepercayaan, masyarakat tidak akan bertahan lama.
Lalu apa solusinya? Apakah kita harus menjadi orang yang kaku dan terlalu idealis? Tidak. Moralitas bukan soal menjadi sempurna. Moralitas soal konsisten.
Pertama, biasakan bertanya sebelum bertindak. Latih diri dengan satu pertanyaan sederhana: “Bagaimana jika semua orang melakukan ini?” Pertanyaan ini bisa menjadi rem yang kuat.
Kedua, bedakan antara kebiasaan dan kebenaran. Tidak semua yang lazim itu benar. Jangan jadikan kalimat “sudah biasa” sebagai pembenaran. Justru kebiasaan perlu diuji ulang secara berkala.
Ketiga, bangun keberanian untuk berbeda. Jika lingkungan terbiasa mencari celah, orang yang taat aturan sering dianggap aneh. Tapi perubahan selalu dimulai dari orang yang berani tidak ikut arus.
Keempat, mulai dari hal kecil. Disiplin waktu, jujur dalam laporan, tidak memotong antrean, tidak memanfaatkan jabatan untuk keluarga. Tindakan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada pidato moral panjang.
Kelima, bangun budaya saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Banyak pelanggaran bertahan karena semua orang diam. Padahal, diam sering kali berarti setuju.
Kita mungkin tidak bisa mengubah sistem besar sendirian. Namun kita bisa memastikan bahwa diri kita tidak ikut merusaknya. Itu sudah langkah penting.
Hidup bersama membutuhkan aturan. Aturan membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa bertahan jika orang bertindak bukan demi untung sendiri, melainkan demi kebaikan bersama.
Menjadi orang yang berpegang pada kewajiban memang tidak selalu menguntungkan secara cepat. Tapi dalam jangka panjang, itulah fondasi masyarakat yang adil dan kuat.
Pada akhirnya, peradaban tidak hancur karena satu kejahatan besar. Ia runtuh karena terlalu banyak orang merasa wajar untuk sedikit saja tidak jujur.
Di situlah kita perlu tegas pada diri sendiri. Bukan karena takut dihukum, melainkan karena kita ingin hidup dalam masyarakat yang bisa dipercaya. Dan itu selalu dimulai dari pilihan pribadi yang sederhana.
