Berita
FGD Lintas Identitas: Bersama Merespon Kasus Intoleransi, Kekerasan, dan Isu SARA
Published
4 months agoon
By
Mitra Wacana
Yogyakarta, 26 Agustus 2025 – Mitra Wacana Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Lintas Identitas dengan tema “Merespon Kasus Intoleransi, Kekerasan, dan Isu SARA”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025, bertempat di Sekretariat Gusdurian Yogyakarta, dan dihadiri oleh berbagai unsur organisasi lintas iman serta lembaga keagamaan, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Generasi Muda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Yogyakarta (GEMA PAKTI), Gusdurian, dan Bimbingan Masyarakat Hindu (BIMAS Hindu).
FGD ini digelar sebagai ruang dialog bersama untuk memperkuat komitmen lintas identitas dalam mencegah dan merespon kasus-kasus intoleransi, kekerasan berbasis agama, serta isu SARA yang masih marak terjadi di masyarakat.

Dalam sambutannya, perwakilan Mitra Wacana yakni Muhammad Mansur menegaskan pentingnya sinergi antar organisasi lintas agama dan komunitas dalam menghadapi isu intoleransi. “Isu intoleransi dan kekerasan berbasis identitas tidak bisa ditangani sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas iman agar tercipta masyarakat yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman,” ungkapnya.
Kegiatan Focus Group Discussion ini juga menghasilkan pengalaman-pengalam empiris dari peserta yang hadir, salah satunya dari perwakilan LDII yakni Faudzi ia mengatakan bahwa “Berita tentang umat LDII yang katanya megepel bekas sholat dari umat lain itu sebetulnya tidak benar, itu hanya berita simpang siur yang bertujuan untuk mendeskreditkan teman-teman LDII, sehingga memang perlunya ruang aman untuk diskusi bersama sehingga hal itu dapat mengikis prasangka-prasangka yang beredar.”
Sementara itu, perwakilan dari Penyuluh Hindu yakni Widiantoro mengatakan “masih adanya pelarangan masyarakat untuk pendirian rumah ibadah bagi agama lain, perusakan makam, saya sebagai umat hindu belum pernah mengalami diskriminasi untuk menjalankan ibadah. Dalam pengalaman saya berinteraksi di masyarakat yang penting mau srawung berkumpul, ikut gotong royong terlibat aktif dimasyarakat, masyarakat tidak mempersoalkan keyakinan kita.”
Dalam diskusi kelompok Fadlun perwakilan dari Syia’ah, juga menyampaikan bahwa akar persoalan intoleransi tidak bisa dilihat hanya dari faktor kesenjangan sosial-ekonomi, melainkan lebih mendasar secara ideologis. “Intoleransi seringkali diajarkan melalui doktrin: ini sesat, itu sesat, yang sedapat mungkin harus dihindari atau dihilangkan.” ungkap Fadlun.
Pernyataan ini menegaskan bahwa intoleransi bukan sekadar soal perilaku, tetapi terkait dengan cara berpikir dan keyakinan yang eksklusif. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan ideologis melalui pendidikan kritis, literasi keberagaman, serta ruang dialog yang konsisten.

Melalui FGD ini, para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:
Meningkatkan literasi masyarakat tentang toleransi, kebinekaan, dan hak asasi manusia, memperkuat jaringan kolaborasi lintas organisasi untuk respon cepat terhadap kasus intoleransi dan kekerasan, mendorong peran aktif tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam menjaga harmoni sosial, mengembangkan program edukasi dan kampanye publik berbasis nilai inklusif dan kebangsaan.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun jejaring yang lebih kokoh dalam merespon isu-isu intoleransi dan kekerasan berbasis SARA di Yogyakarta. Mitra Wacana bersama jejaring lintas identitas berkomitmen untuk terus mendorong ruang-ruang dialog, kolaborasi, dan aksi nyata demi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban.
Berita
Mitra Wacana Hadiri Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bantul
Published
9 hours agoon
15 December 2025By
Mitra Wacana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di RM Sambel Paris, Jalan Parangtritis KM 13, Patalan, Kapanewon Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, komunikasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ketertiban masyarakat.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid Poldagri) Bakesbangpol Bantul, Novita Pristiani Dewi, S.ST, menyambut baik kehadiran organisasi kemasyarakatan dalam forum tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara ormas dan pemerintah daerah serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Novi juga menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan melalui penyampaian laporan kegiatan kepada Bakesbangpol. “Harapan kami, ormas dapat secara rutin membuat dan menyampaikan laporan kepada Bakesbangpol sebagai bentuk tanggung jawab organisasi,” ujarnya.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang diundang antara lain FKPM Paksi Katon, RAPI, FKPM SENKOM, Yayasan Teratai Putih, PANTAS 115, Yayasan KIWARI Bantul, LDII Bantul, PERWIRA Bantul, PPAD Bantul, PERIP Bantul, WRC Mitra Wacana, serta puluhan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Bantul berharap terjalin kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Tnt).

Mitra Wacana Hadiri Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bantul

Mitra Wacana Ikuti Orasi Budaya Hari HAM FISB UII






