web analytics
Connect with us

Rilis

Kerangka Acuan Diskusi Perencanaan Penganggaran Desa

Published

on

Dokumentasi pertemuan dampingan Mitra Wacana di Kulon Progo, DIY.

Kerangka acuan
Diskusi Perencanaan Penganggaran Desa
Bersama Pegiat Mitra Wacana di Banjarnegara dan Kulonprogo

 

Pengantar

Perencanaan dan penganggaran sebagaimana diatur UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa. Musyararah desa seharusnya melibatkan seluruh unsur masyarakat guna mewujudkan desa partispatif, terbuka dan demokratis. Prasyarat pelibatan seluruh warga harus dipenuhioleh sisi supply dan demand. Pada sisi supply (Desa) harus terbuka, mau menerima masukan dan melakukan innovasi terkait transfer pengetahuan tentang perencanaan dan pembangunan desa. sementara disisi demand (warga), juga memiliki kesadaran untuk terlibat, memahami alur pembangunan desa dan mampu membaca anggaran desa.

Salah satu kegiatan Mitra Wacana bersama Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Marjinal Desa guna mendorong penguatan kapasitas pelaksana program Kompak adalah penyusunan panduan dan alat akuntabilitas sosial (checklist) yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat untuk memahami alur pembangunan tahunan desa.

Panduan dan alat akuntabilitas ini akan digunakan dalam setiap pelatihan di desa. prasyarat yang harus dipenuhi adalah pelaksana program di Kabupaten dan desa memahami penggunaan alat akuntabilitas sosial dan mampu mengantarkan penerima manfaat membaca anggaran desa sebagai bekal mereka mengusulkan kepentingan mereka masuk dalam dokumen perencanaan desa.

Sebagai lembaga yang mengemban amanat untuk menguatkan perempuan dan anak melalui pembangunan Desa, seluruh pegiat Mitra Wacana sebaiknya memahami alur pembangunan desa. untuk itulah Mitra Wacana bermaksud menyelenggarakan diskusi perencanaan pembangunan desa membedah panduan dan alat akuntabilitas sosial yang akan dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu di Banjarnegara dan Yogyakarta.

Tujuan

1. Menguatakan kapasitas pengetahuan pegiat Mitra Wacana terkait dengan alur pembangunan desa dan rute pembangunan desa di lokasi program
2. Mengembangkan analisis sosial hasil temuan lapangan
3. Mengembangkan startegi pelaksanaan program untuk mencapai target output yang telah direncanakan

Hasil yang diharapkan

1. Pegiat Mitra Wacana memahami alur pembangunan desa dan rute pemerintah desa di lokasi program
2. Adanya kepastian transfer pengetahuan CO dan kepada penerima manfaat program tentang perencanaan dan penganggaran Desa partisipatif
3. Adanya workplan yang diturunkan dari workplan program

Pelaksanaan

Pelaksaan kegiatan akan dilakukan pada:

1. Untuk Pegiat di Kulon Progo
Tanggal : 25 Agustus 2017
Tempat : Kantor Mitra Wacana
Waktu : pukul 13.00 -16.00

2. Untuk Pegiat di Banjarnegara
Tanggal : 29 Agustus 2017
Tempat : Kantor Mitra Wacana
Waktu : pukul 13.00 -16.00

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Diskusi Edukatif Bersama Mitra Wacana: Mengupas Tuntas TPPO dan Krisis Sosial dalam Industri Scam Online

Published

on

Yogyakarta, 29 April 2025 — Telah dilaksanakan kegiatan diskusi tematik yang melibatkan peserta magang YKPI bersama komunitas Mitra Wacana. Kegiatan ini mengangkat isu krusial seputar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan krisis sosial dalam industri scam online, dengan menghadirkan narasumber  Muazim selaku Project Manager bidang Pencegahan TPPO di Mitra Wacana.

Dalam pemaparan yang mendalam, Muazim menjelaskan bagaimana praktik TPPO semakin kompleks dan meresahkan. Para korban dipaksa bekerja secara tidak manusiawi, dieksploitasi, bahkan dalam kasus ekstrem mengalami penyiksaan fisik hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Modus-modus kejahatan ini kerap dimulai dari rekrutmen kerja palsu dan penyelundupan migran ilegal yang tergiur janji penghasilan besar.

Data dari Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2025 telah ditangani sebanyak 609 kasus TPPO, dengan 1.503 korban dan 754 tersangka. Angka ini menunjukkan eskalasi yang signifikan serta mendesak untuk segera ditangani secara serius dan sistematis.

Diskusi ini juga menyoroti keterkaitan TPPO dengan maraknya industri scam online. Para pelaku membangun sistem yang rapi dan terorganisir, menjebak korban melalui metode penipuan yang memanfaatkan sisi psikologis manusia, seperti keserakahan dan keinginan instan untuk meraih keuntungan. Bentuk-bentuk penipuan yang dibahas antara lain pinjaman online (pinjol), investasi kripto fiktif, hingga penipuan berkedok platform e-commerce palsu seperti “Tiktok Mall” dan “Shopee Mall”.

Dari sisi regulasi, disebutkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak optimal, serta minimnya edukasi publik mengenai bahaya TPPO dan scam online.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti pembentukan BP2MI dan P2MI, serta pendekatan preemtif dan preventif diapresiasi sebagai langkah positif. Namun demikian, penguatan satuan tugas dan sistem pelaporan korban secara efektif perlu menjadi perhatian utama, guna mencegah potensi kolusi antara oknum pemerintah dengan sindikat kejahatan.

Diskusi ditutup dengan penekanan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Edukasi publik, kampanye digital, keterlibatan komunitas lokal, hingga pengawasan terhadap perusahaan perekrut tenaga kerja menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memutus mata rantai perdagangan orang dan penipuan digital.

 

Penulis : Thoha Ulul Albab

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending