web analytics
Connect with us

Opini

Mendidik Anak; Sebuah Catatan Orangtua…

Waktu dibaca: 4 menit Pengasuhan yang mengutamakan rasa asih akan membuat anak mempunyai harga diri dan rasa aman sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Mitra Wacana WRC

Published

on

Mendidik anak. Sumber gambar:TemanTakita.com

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 4 menit
A. Novi Hariani

A. Novi Hariani

 Oleh A. Novi Hariyanti (Anggota Mitra Wacana)

“Kami tidak pernah melakukan kekerasan terhadapa anak”, “di sini tidak ada kekerasan terhadap anak mbak.”

 

Cuplikan pernyataan diatas sering disampaikan oleh beberapa peserta diskusi di komunitas, ketika membicarakan pola pengasuhan anak. Dan ketika ada petemuan komunitas yang menyangkut dengan pengasuhan anak, kebanyakan peserta diskusi adalah ibu-ibu, kalaupun ada bapak-bapak jumlahya sedikit.

Seringkali orangtua merasa tidak pernah melakukan kekerasan terutama terhadap anaknya. Dalam pandangan masyarakat bahwa yang disebut dengan kekerasan adalah tindakan yang melukai fisik si anak. Orangtua sering tidak sadar bahwa, mereka sering melakukan kekerasan terutama kekerasan psikis. Misalnya “Kalau tidak mau makan akan disuntik dokter nanti”, “Kalau main terus nanti diambil orang loh…..” Ungkapan tersebut sebenarnya maksudnya untuk kebaikan, yakni agar anaknya mau makan atau tidak bermain terus tapi sayangnya disertai ancaman.

Orangtua tidak sadar apa yang dikatakan justru “membangun” anak menjadi takut terhadap sesuatu yang selalu dikatakan oleh oangtua. Sebagai contoh, anak sering ditakut-takuti kalau gak mau makan nanti sakit dan kalau sakit disuntik dokter. Ketika anak sakit akan dibawa ke dokter anak menjadi takut dengan dokter karena dokter pasti akan menyuntik dan disuntik adalah peristiwa yang menyakitkan. Atau anak menjadi tidak “PD” (percaya diri) ketika anak pergi sendiri karena ketakutan terhadap orang lain merupakan ancaman karena sewaktu-waktu dapat mengambil dirinya. Hal itu karena orangtua sering menakut-nakuti anak agar lebih menurut.

Mengapa orangtua tidak memberikan alasan kenapa anak harus melakukan sesuatu? Orangtua sering tidak mempunyai energi atau waktu ketika harus menjelaskan kepada anak, mengapa anak membutuhkan makan, mengapa seoranga anak mempunyai batas waktu main. Supaya komunikasinya cepat dan tidak memunculkan serentetan pertanyaan dari anak, orangtua akan memberi penjelasan yang kadang tidak rasional dan menakut-nakuti anak.

Tantangan Pengasuhan Anak

Pada situasi masyarakat secara umum pengasuhan anak masih dilekatkan pada perempuan (walaupun laki-laki juga sudah mulai terlibat pada pengasuhan anak) maka tak jarang yang menjadi pelaku kekerasan adalah ibu, baik kekerasan fisik maupun psikis.

Menyimak dari serial film anak yang ditanyangkan di salah satu stasiun televisi, “Upin-Ipin” ada satu kisah ketika di sekolah Cik Gu menjelaskan tentang hari ibu. Pertanyaan Cik Gu, apa kesanmu terhadap ibu? Fizi menjawab “Ibu suka memukul, suka marah marah”. Jawaban “Jarjit satu dua tiga bila ibu marah aku segera lari takut dipukul”. Ingatan anak-anak tetang ibu mereka adalah ibu yang menakutkan, ibu yang suka marah dan memukul. Ingatan mereka bukan ibu yang penuh dengan kasih, penuh perhatian. Pastilah menyedihkan bila kesan anak terhadap ibu adalah ibu yang menakutkan.

Pasti menyakitkan perasaan banyak ibu ketika mengetahui bahwa yang diingat oleh anak-anak mereka adalah ibu yang “menakutkan”. Padahal setiap orangtua akan sangat menyayangi anaknya tanpa batas, hingga ada peribahasa “Cinta anak sepanjang galah, cinta ibu sepanjang masa”.

Tantangan pengasuhan anak pada masa kini semakin meningkat, dimana pengasuhan anak lebih banyak melekat pada ibu, sedangkan kebanyakan ibu-ibu jaman sekarang dituntut untuk aktif dan dinamis. Aktivitas para ibu menjadi banyak, seain bekerja di luar rumah, para ibu juga harus bekerja di dalam rumah untuk menyelesaikan pekerjaan domestiknya masih ditambah dengan kegiatan sosial di lingkungan. Sedangkan dari sisi anak, anak juga sudah mempunyai “kesibukan”, sekolah dari pagi hingga siang ada beberapa kemudian masih ditambah dengan les-les, nonton TV berjam-jam karena tayangan TV tidak kenal waktu menyuguhkan aneka film kartun anak yang dalam penayangannya tidak kenal waktu.

Terkadang waktu menjadi hal yang mahal untuk ibu dan anak berkomunikasi. Sering yang terjadi komunikasi satu arah yaitu komuniksi peritah. Ibu meminta anak untuk segera melakukan ini dan itu, sedangkan anak melakukan komunikasi dengan merengek-rengek yang pada akhirnya ibu menjadi jengkel dan menyerahkan kepada anak untuk melakukan sesuatu yang disukainya. Komunikasi yang berkualitas akhirnya sulit untuk dibangun. Komunikasi yang berkualitas adalah komunikasi yang memberikan ruang untuk bisa saling mendengarkan dan mengungkapkan perasaan. Sekali lagi memang waktu menjadi persoalan berharga.

Pola Asuh yang Asih

Bila diamati pengasuhan masa kini memang mulai ada pergeseran, pada era tahun 80-an orang tua (ibu atau bapak) sering terlihat memukuli anaknya sampai para tetangga mengetahui bahwa si anak sedang dihajar oleh orang tuanya.
Pada tahun 2000-an yang terjadi adalah orang tua cenderung mengabulkan permintaan anak. Ada beberapa faktor yang pada akhirnya orang tua memenuhi keinginan si anak, 1) orang tua merasa mampu untuk memeberikan apa yang diinginkan anak. 2) Daripada anak menangis dan merengek-rengek terus maka orang tua mengiyakan keinginan si anak. 3) Orang tua sudah bekerja keras maka orang tua ingin memberikan apa yang diinginkan si anak.

Orang tua lebih memberikan hal-hal yang bersifat material dan kurang menyentuh yang bersifat afeksi. Afeksi adalah relasi atau interaksi yang lebih menekankan pada perasaan. Bagaimana kemampuan orang tua untuk bisa mendekatkan diri pada anak kemudian memberikan masukan pada anak tentang sesuatu. Sebagai contoh ketika anak sedang menonton film di TV orang tua juga ikut menonton kemudian bila ada hal-hal yang kurang pantas pada film tersbeut orang tua akan memeberika masukan pada anak dan mendengarkan komentar atau pertanyaan anak. Bila anak melakukan kesalahan, teguran yang disampaikan tidak perlu membentak atau menjadi marah pada anak. Bila anak diberi pengertian, anak akan mempunyai daya serap yang luar biasa dan yang terpenting adalah anak jadi mempunyai harga diri. Karena orang tua tidak pernah menyalahkan anak, anak merasa berada dekat dengan orang tuanya.

Penutup

Pengasuhan anak memang idealnya dilakukan secara seimbang oleh bapak dan ibu, bila dilakukan secara seimbang anak akan menjadi dekat dengan keduanya dana anak belajar tentang kerjasama dalam rumah. Di tengah tantangan para orang tua yang sibuk di luar rumah, orang tua tetap harus memberikan waktu yang berkualitas pada anak agar anak merasa nyaman berada di dekat orang tua mereka. Sentuhan afeksi menjadi penting untuk membangun suasana kekeluargaan yang penuh dengan kedamaian. Bahwa pengasuhan anak tidak perlu dengan menakut-nakuti anak, membentak anak atau bahkan melakukan pemukulan atau hal lain yang mengakibatkan sakit fisik.Karena hal itu akan membuat anak menjadi tidak punya harga diri. Pengasuhan yang mengutamakan rasa asih akan membuat anak mempunyai harga diri dan rasa aman sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Darurat Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19.

Mitra Wacana WRC

Published

on

Sumber: Bright

This post is also available in: Indonesia

Waktu dibaca: 6 menit

 

A. Latar belakang terjadinya perkawinan anak.

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Rindang Farihah PSG UNU Yogyakarta

Pembahasan tentang perkawinan anak kembali menghangat dimasa pandemi ini, para pemerhati hak anak dan perempuan kembali gencar menyuarakan kasus ini sebagai persoalan sosial yang harus segera ditangani. Data Kementrian PPPA menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 24 ribu angka perkawinan anak,[1] data ini didapatkan dari data Badilag (Badan Peradilan Agama). Data kenaikan juga terlihat dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul menyebutkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan maret hingga bulan agustus terdapat 150 permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan.[2]

Lies Marcoes dari Rumah KitaB menyatakan, Indonesia hari ini darurat perkawinan anak.[3] Menurutnya fenomena perkawinan anak saat ini tidak hanya disebabkan kemiskinan, namun juga konservatisme dalam beragama.  Lies menyatakan praktek perkawinan anak saat ini juga terjadi di kota, tidak hanya di pedesaan, kenyataan inilah yang menurutnya Indonesia tengah mengalami darurat perkawinan anak.  Konservatisme sendiri terjadi akibat budaya patriarki yang mendorong terciptanya pandangan konservatif. Gejala konservatisme ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok ‘penjaga moral’ yang mengatasnamakan moral dan agama. Gerakan ini menjadikan kaum remaja khususnya perempuan sebagai sasarannya dengan propaganda ‘daripada berzina’. Argumentasi berbasis pandangan agama terkait konsep baligh, hak ayah untuk memaksa anak (ijbar), dan hamil diluar nikah menjadi alat dalam melakukan dakwah nikah diusia muda (baca: anak).

Sebuah riset menjelaskan angka perkawinan anak menyebar di wilayah-wilayah di Indonesia (baik pedesaan maupun perkotaan). Riset yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menampilkan data 1 dari 9 anak menikah di Indonesia, mereka ini perempuan dengan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.[4]  Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Budaya patriarki yang mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat mengakibatkan pandangan bias gender dan memproduksi argument serta perilaku konservatif. Sebagaimana diungkapkan di atas seruan atas nama moral dan agama tidak menunjukkan adanya kesadaran tentang dampak (madharat, dalam bahasa agama) dari kawin anak. Padahal ketika kita mencoba melihat dampak yang ditimbulkan, maka akan jauh dari maslahat, sebaliknya dekat dengan kemadharatan. Hal ini amat disayangkan, karena belum menjadi kesadaran bersama para pemangku agama terkait dakwah mencegah praktek nikah anak. Lebih lanjut praktek perkawinan anak berkontribusi menambah persoalan baru, yakni kemiskinan, keterbelakangan, stunting, aborsi, berat badan bayi lahir kurang serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Sebagaimana dipaparkan diatas, praktek perkawinan anak tidak memandang status sosial, ekonomi dan pendidikan serta wilayah dimana tinggal ‘pedesaan atau perkotaan’. Nikah anak juga terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yang mana di wilayah ini poligami dan perkawinan anak menjadi sesuatu yang legal dan diizinkan secara adat dan agama. 

Dalam budaya masyarakat setempat, perkawinan anak menjadi bagian dari tradisi budaya setempat.[5] Secara khusus terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kawin anak di wilayah ini,  diantaranya: pertama, di wilayah ini terdapat budaya Jujuran, yaitu budaya tabu menolak lamaran yang datang pertama kali ditambah stigma yang berlaku, yakni jika menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh, sehingga dalam situasi ini perempuan tidak kuasa menolak lamaran yang datang kepadanya. Kedua, tradisi menikah muda lebih dihargai, tradisi ini mendorong adanya praktek menikah dibawah usia 20 tahun.

Praktek budaya ini tidak menjadi persoalan bagi anak yang berasal dari keluarga kaya, karena mereka akan mendapatkan dukungan ekonomi dari orang tuanya, tentunya berbeda dengan keluarga dengan ekonomi lemah. Ketiga, kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran memperoleh pendidikan di daerah ini masih rendah, ditambah lagi mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Keempat, pandangan konservatisme beragama, yakni dukungan tokoh agama untuk mengatur moral remaja dengan pernikahan.

B. Potensi dan resiko perkawinan anak

Dalam kajian keadilan dan kesetaraan gender disebutkan bahwa budaya patriarki telah memposisikan anak perempuan dan perempuan mengalami kerentanan akibat diskriminasi, stigma dan praktek subordinasi dalam struktur sosial masyarakat. Tidak hanya kemiskinan dan keterbelakangan, praktek perkawinan anak berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga; misalnya pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), poligami dan seterusnya. Selain itu, perkawinan anak juga menjadikan perempuan mengalami penderitaan secara biologis terkait dengan kesehatan organ reproduksinya.

Praktek kekerasan seksual seperti marital rape atau perkosaan dalam perkawinan nyaris tidak pernah terungkap. Realitanya praktek marital rape hampir terjadi diseluruh dunia, hal ini terjadi dikarenakan dampak budaya yang cenderung permisif dan tidak memandangnya sebagai tindakan salah atau criminal. Budaya patriarki membuat praktek marital rape diperbolehkan atau dianggap sah, sehingga tidak ada sangsi bagi para pelaku. Saat ini Marital Rape menjadi perhatian banyak pihak terutama ketika dikaitkan dengan tingginya angka isteri yang terpapar HIV/AIDs.[6] Dalam sebuah relasi gender yang timpang, perempuan rentan terpapar dari suami mereka, hal ini sekaligus sebagai contoh praktek subordinasi akibat patriarki dimasyarakat. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seorang perempuan sebagai istri dalam menolak pasangan mereka menjadi salah satu faktor. Contohnya perempuan tidak berdaya dalam melakukan negosiasi dalam hal penggunaan kondom, ketika melakukan hubungan seksual dengan suami.

Perkawinan anak terkait erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, yakni dalam hal menjaga kesehatan organ reproduksi, kesiapan memiliki anak, dan seterusnya.  Pertama, data inisiasi menyusui dini lebih banyak dilakukan perempuan usia 20-24 tahun mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen.[7] Kedua, kesadaran melahirkan dengan menggunakan layanan faskes/nakes, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke lebih tinggi dibandingkan yang menikah sebelum usia 18 tahun.[8] Ketiga, praktek aborsi dan keguguran lebih banyak terjadi pada kehamilan pertama dan kehamilan yang tidak terencana.[9] Rendahnya kesadaran yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjadi penyebab terjadinya aborsi dan keguguran. Realita tentang rendahnya inisiatif melakukan inisiasi menyusui dini, akses layanan medis dan aborsi serta keguguran diatas, menjadi legitimasi pentingnya mendorong adanya kesadaran dan diberikannya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi sejak dini.

C. Maraknya perkawinan anak dimasa pandemi covid-19.

Sebagaimana yang terjadi di seluruh belahan dunia, praktek kawin anak juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia praktik perkawinan anak mengalami peningkatan di masa pandemi covid-19, beberapa pihak mengkaitkannya dengan kebijakan ditutupnya pembelajaran disekolah (pembelajaran daring). Sebelumnya Indonesia telah memiliki UU No. 16/2019 bahwa dispensasi pernikahan minimal berusia 19 tahun, dalam parkteknya kebijakan ini justru dipandang memicu terjadinya perkawinan anak. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyebutkan terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan mulai bulan Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan dan 60 % berusia dibawah 18 tahun.[10]

Kebijakan ditutupnya sekolah telah membuat anak memiliki waktu luang lebih banyak untuk bermain dan pembelajaran daring yang berbasis media online, telah mendorong anak menghabiskan waktu lebih lama berselancar di Internet. Kebijakan daring yang tidak diimbangi dengan literasi media, mengakibatkan anak rentan dan menjadi korban sekaligus pelaku pada kasus dan persoalan yang diakibatkan pemanfaatan internet yang kurang tepat. Perilaku trend masyarakat yang mempublish segala aktifitas bersifat pribadi dengan memposting foto pribadi (selfie) bertemu dengan budaya konsumtif berkontribusi pada terjadinya gaya hidup semu.  Bagi anak, pemanfaatan media internet tanpa dilengkapi pengetahuan literasi media dan teknologi bisa berdampak pada perilaku kurang baik, salah satunya terkait perlilaku seksualitas yang menyimpang. Tentunya hal ini harus dipikirkan secara bersama-sama, bagaimana pendidikan memberikan pengaruh terbaik bagi anak dan remaja.

D. Penutup

Paparan di atas menunjukkan bahwa akar persoalan terjadinya praktek perkawinan anak tidaklah tunggal, sebaliknya sangat komplek. Faktor pendidikan, sosial, ekonomi, pandangan agama dan budaya berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus perkawinan anak yang terjadi. Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan nasional terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, namun nyatanya belum sepenuhnya terimplementasikan sesuai tujuan. Program mengurangi angka perkawinan anak sejatinya memerlukan kebijakan inovatif yang datang dari pemerintah lokal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebuah kebijakan berupa beasiswa pendidikan misalnya merupakan praktek baik sebagai strategi menunda perkawinan anak. Sejatinya masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana cara kita memperlakukan generasi muda kita di hari ini. Perkawinan anak bukanlah solusi namun menambah daftar problem sosial yang dihadapi masyarakat dan negara kita, tentunya tugas kita semua untuk melakukan pencegahan dan pembelaan terhadap anak-anak yang dikorbankan dengan mengatasnamakan moral dan agama.

 

Sumber:

[1] https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona

[2] https://jurnalgunungkidul.com/gadis-pantai-selatan-dalam-jebakan-perkawinan-anak-/422/

[3] Lies Marcoes, Merebut Tafsir. Amongkarta bekerjasama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021. hal 40.

[4] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. januari 2020.

[5] wawancara aktifis Rahim Bumi. Juli 2021

[6] understanding marital rape in global context. hal 4

[7] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” ini. Januari 2020.

[9] Dokumentasi “Workshop Membangun Keterlibatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kelurahan Siaga dalam upaya mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan sehat bagi perempuan”, 21-23 Oktober 2020, Mitra Wacana  program IPAS.

[10] https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi.

Continue Reading

Who is Online

No one is online right now

Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

Mari bergabung bersama Mitra Wacana

Silahkan bergabung dan menjadi bagian dari Mitra Wacana.
Akan ada penghargaan untuk tulisan yang terpilih.
Terima Kasih

Gabung