web analytics
Connect with us

Opini

Notes of a Former Migrant Worker (based on an interview)

Published

on

Mitra Wacana

By: Umiasih (CO Kulon Progo)

This will tell the story of what happened to a person that will be referred to as BN. This event occurred in the 1990’s when BN received an offer to work overseas. At that time, BN had just divorced her husband, and had one child. The person offering the job presented it as a lucrative job offer. At first BN wasn’t sure whether or not to take the job, but she hoped that if she took the job she would be able to guarantee a future for her child, so finally she decided to accept the job offer.

The requirements weren’t complicated, the important thing was that BN had an Identity Card. After her preparations were complete, BN departed by bus to Batam. After arriving at her destination, BN was brought to a shelter in a simple house that was surrounded by a wall, like a prison. After approximately six months in that shelter, BN departed to Malaysia to work as a domestic helper.

While working, BN was forbidden from speaking with her work friends. She also received physical violence, such as being slapped and hit by her boss. BN also never received any payment while working. These conditions made BN increasingly determined to escape from Malaysia and return to Indonesia, even though there were many obstacles and risks. Her first attempt failed, BN was found out by her boss and badly beaten.

BN never gave up. On her second escape attempt, BN met with the Indonesian Navy. She hoped they would help her, but instead they beat her and kicked her with their shoes. BN was captured and returned to her boss.

After this, BN felt resigned to her fate. Then four years later she tried to escape again. Together with a friend, BN tied bed sheets together, and used them to escape through the house window. She successfully arrived in the harbour at 2.am. However, her friend failed because she fell in the persons house. BN met with a fisherman who finally helped her to cross using a barge. BN crossed to the base of Pinang.

Upon arrival in Indonesia, BN decided to help the owner of the store where she took shelter. The owner wa named Sri, she was a person from Bantul in Yogyakarta. While living in Sri’s house, BN helped her sell things in the warung. One time Sri’s son came to visit, sith the help of Sri’s son, BN entrusted him with photos for her family at home, because BN had long been away, BN worried that her family would not recognize her. With Sri’s assistance, BN managed to go home and meet with family.

After 10 years back at home, BN received an invitation from Mitra Wacana WRC to join in a routine meeting at the Women’s Learning Centre (P3A). Because of these regular meetings, BN received information about the prevention of human trafficking. Besides that, the P3A is also a place to learn and share experiences. Before becoming a member of the P3A, BN had never before joined in with an organisation like that. Thanks to the regular meetings, BN realised that she had been a victim of human trafficking. Until now, BN still regularly joins in with P3A meetings. According to BN, if she regularly attends the meetings she believes she will learn many new things eg: about gender equality, reproductive help.

In OPSD, participants receive knowledge about the importance of participating in development. Women are able to participate in development, because women actually know more about their needs. For example, girls know the needs of the child, the things that endanger the child and take care of reproductive health. Unlike men, most of them think about their physical needs without paying attention to the psychic.

While joining in with the OPSD, BN received knowledge about including women in village development. For BN, the OPSD becomes a place for village women to learn about gender, village laws, preventing human trafficking and fulfilling women’s rights.

BN feels that she had many valuable experiences here. She has become more confident when mingling with the community and engaging in community deliberations. As an example, in one instance, BN emphasised the importance of educating people about the prevention of human trafficking. Her hope is so that there are no more victims of human trafficking her village.

During the process of OPSD, BN was not satisfied because not many participants from the village government joined the activity. According to BN, if OPSD are attended by many more “important” people from the village, then it will increase the number of people in society that are vocal about preventing human trafficking.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Dilema Seorang Pemimpin: Antara Netralisme dan Nepotisme

Published

on

Sumber gambar: Freepik

Zahid Fatiha
Mahasiswa tahun kedua dan pengamat organisasi mahasiswa

Tulisan ini diawali oleh statement menggelegar dari Pemimpin dari sebuah Negara Kepulauan di bagian Asia Paling tenggara. Pemimpin atau Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam pernyataannya beberapa hari yang lalu mengemukakan statement ‘Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak’.Statement ini tentu memberi dampak atau impact yang lebih besar dari yang kita kira. Sebagaimana pemimpin yang pastinya menjadi contoh dari orang-orang yang dipimpinnya, tentunya nanti akan banyak orang-orang yang mencontoh atau mengapliksikan tindakan dari apa yang disampaikan oleh pemilunya. Dalam konteks ini, maka dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini seolah-olah menjadi lampu hijau yang memberi jalan bagi munculnya nepotisme dalam suksesi kepemimpinan di lingkup organisasi, komunitas, dan tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkat perusahaan dan pemerintahan.

Mengapa demikian? karena sepengamatan saya apabila pemimpin sudah bersifat subjektif dalam mengeluarkan statement atau dalam tindakannya. Maka sudah pasti identitas dari suatu organisasi akan menjadi sama dengan identitas dari individu pemimpin tersebut. Sedangkan secara etika, seorang pemimpin sudah tidak memiliki ranah pribadi lagi dalam memimpin kelompok yang ia pimpin. Segala kepentingan pribadi harus ia kubur dalam-dalam dan harus selalu memprioritaskan kepentingan organisasi. Semisalnya tidak ada suara kepentingan yang keluar dari kelompok yang ia pimpin, etikanya adalah aktif menanyakan dan meminta suara. Sehingga suara pribadi dari pemimpin ini memang benar-benar menjadi opsi terakhir.

Sebelum membahas terkait ‘Netralitas’ dan ‘Nepotisme lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu akar permasalahan dari kedua kata tersebut yaitu ‘Etika’. Etika sebagaimana dijelaskan dalam KBBI diartikan sebagai ‘Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)’. Sehingga yang bisa disimpulkan dari kalimat tersebut adalah melahirkan suatu kata kunci untuk mendefinisikan etika itu sendiri, yaitu ‘Akhlak’. Dalam penjelasan yang lebih sederhana menurut Rushworth M. Kidder dalam buku ‘How Good People Make Tough Choices’ (2009), definisi etika adalah ‘Ilmu karakter manusia yang ideal atau ilmu kewajiban moral yang mengacu pada faktor-faktor seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang’. Penjelasan dari Rushworth M. Kidder ini seolah-olah mempersempit sudut pandang kita terkait etika ini, yang mana apabila merunut kepada penjelasa dari KBBI yang menuntut kita untuk mengartikan mana yang baik dan yang buruk, penjelasan dari Rushworth M. Kidder ini setidaknya memberikan gambaran bahwa aspek-aspek atau sebuah akhlak yang dimaksud dalam etika ialah: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang. Maka merunut pada pembahasan topik kali ini,ada beberapa aspek yang dapat dimasukkan kedalam pembahasan terkait etika seorang pemimpin dalam mengatur suksesi dalam kelompok yang ia pimpin. Perlu dijunjung tinggi aspek keadilan,tanggung jawab,serta rasa hormat dari pemimpin itu sendiri kepada calon-calon penerusnya. Pemimpin harus bersifat adil dan memberikan kesempatan yang sama untuk para calon-calon pemimpin yang ada. Pemimpin juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses suksesi dan memastikan bahwa proses suksesi berjalan sesuai dengan tata cara yang telah disepakati. Dan terakhir, seorang pemimpin harus menghormati anggota-anggotanya dan tidak memandang rendah anggotanya.

Selanjutnya memasuki pembahasan terkait ‘Netralisme’ dan ‘Nepotisme’.

Netralitas dalam KBBI diartikan sebagai ‘Keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas).’ Netralitas berarti menuntut seseorang atau kelompok untuk tidak memilih apabila diberikan suatu pilihan. Dalam suatu kelompok, netralitas sangatlah tidak disarankan kepada anggota-anggotanya. Karena apabila anggota-anggotanya bersifat netral, lantas tidak akan ada keputusan atau langkah yang dapat diambil. Lain ceritanya bagi pemimpin, pemimpin etikanya harus bersifat netral dan hanya menjadi muka bagi kelompoknya saja di muka umum. Pemimpin lah yang mendengar aspirasi kelompoknya, menyampaikan dengan suaranya. Pemimpin juga menjadi mata bagi para anggota-anggotanya dan menjadi kulit untuk melindungi kesalahan-kesalahan anggotanya. Namun, ada kalanya seorang pemimpin harus mengabaikan sikap netralitas yang ia junjung tinggi itu apabila memang masa depan kelompok tersebut dipertaruhkan dalam proses suksesi kepemimpinan. Apabila memang dirasa akan adanya potensi perubahan arah kelompok dari suksesi yang akan tiba,maka pemimpin dapat mengabaikan sikap netralitasnya dan mengeluarkan kebijakan atau tindakannya. Namun dengan catatan bahwa hal tersebut didasari atas keinginan anggota kelompok.

Terakhir, mengenai Nepotisme itu sendiri. Dalam KBBI dapat disimpulkan sebagai ‘Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat — Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah — Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan’. Nepotisme ini dapat diartikan juga sebagai keberpihakan yang mana kecendrungan untuk memilih seseorang berdasarkan hubungan atau keuntungan yang akan diberikan dan bukan berdasar pada kompetensi yang ia miliki. Nepotisme ini secara pandangan singkat, merupakan suatu hal yang sangat buruk dan melambangkan kepentingan penguasa untuk memilih siapa penerusnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua nepotisme merupakan hal yang buruk. Pada beberapa kesempatan, seorang pemimpin harus menunjukkan sedikit keberpihakannya agar dapat memberi motivasi bagi anggotanya agar suksesi dapat berjalan dengan baik. Karena pada kenyataanya, tidak semua suksesi berjalan dengan mulus. Bahkan pada kenyataannya ,banyak suksesi yang berjalan mulus karena adanya keberpihakan dari pemimpin itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, tidak ada kesalahan apabila pemimpin menunjukkan sikap nepotisme atau keberpihakannya dengan catatan apabila hal tersebut memang dikehendaki anggotanya.

Sampai pada titik ini, jujur saja pada awal mula akan menulis saya merasa bahwa kedua hal ini merupakan hitam dan putih ataupun baik dan buruk. Namun seiring diasahnya pemikiran dan diperbanyaknya kata-kata, terlihat bahwa kedua hal ini (Netralitas dan Nepotisme) pada akhirnya hanyalah sebuah bentuk atau upaya pemimpin dalam mengawal proses suksesi kepemimpinan. Selama kedua hal tersebut saat dilakukan memprioritaskan etika dan keinginan anggota, maka tidak ada yang salah dari yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan ialah, apakah tindakan pemimpin tersebut didasari untuk kepentingan kelompok ataukah kepentingan pribadi.

Sehingga pada titik ini, akan dikembalikan kepada pembaca untuk menilai. Bagaimanakah idealnya pemimpin bertindak dalam mengawal suksesi kepemimpinan? Hal apa yang harus dioptimalkan baik oleh anggota ataupun pemimpin suatu kelompok agar dapat melahirkan regenerasi yang baik?

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending