Publikasi
ORANG MUDA BICARA DEMOKRASI, MAU APA DI 2024?
Aisyah Fajar Rochani (Volunteer Mitra Wacana)
Pelibatan orang muda dalam perencanaan pembangunan di DIY. Makna pembangunan secara filosofis berarti menghadirkan masa depan lebih baik, kemudian makna masa depan lebih baik itu seperti apa?
Makna masa depan lebih baik yaitu memastikan bahwa kita sebagai aktor yang berpartisipasi secara aktif. Kaum muda bertanggung jawab menghadirkan kebaikan yang inklusif. Tanpa demokrasi kita bisa jadi tidak punya ruang untuk menyampaikan ide. Demokrasi di Indonesia dikatakan sudah membaik pada 78,14. Tetapi, angka tersebut masih dalam skala sedang. Skala baik terletak pada angka 80. Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data BPS dapat dikatakan baik.
Demokrasi secara prosedural ada, tetapi maknanya mengalami penyusutan.
Indikator:
- Politik uang yang luar biasa ( DIY ada istilah tebangan, bitingan).
- Janji-janji yang tidak jalan.
- Partisipasi makna semu meningkat.
Demokrasi kita sudah dibaca, perlu dikuatkan Kembali. Sebenarnya itu adalah sebuah tantangan karena pada dasarnya demokrasi adalah berkah. Kita sebagai generasi muda perlu bertanggungjawab menghadirkan afirmasi kepada kelompok rentan.
Langkah yang bisa kita lakukan adalah:
- Kesadaran dan partisipasi politik (Jangan biarkan suara kita dibeli).
- Persamaan gagasan (Konsensus masa depan)
- Kolaborasi
- Kita harus terlibat dari proses-proses politik hingga penyusunan kebijakan
Sesi dari Generasi Pintar
Demokrasi bertujuan untuk kesejahteraan kita semua. Ada keterwakilan semua elemen dari elemen masyarakat. Mereka ikut berpartisipasi.
Orang muda perlu berpartisipasi dalam demokrasi. Dalam kelas ini kita melaksanakan role play, ada yang berperan sebagai pendengar aspirasi dan juga orang muda sebagai yang menyampaikan aspirasi. Dalam role play tersebut terdapat tiga scenario. Pertama, pemuda menyampaikan aspirasi hanya kepada sesama pemuda. Kedua, hanya segelintir orang yang menyampaikan aspirasi. Ketiga, semua bersama menyampaikan aspirasi. Dari ketiganya tentu scenario ketiga yang paling efektif digunakan dalam menyampaikan aspirasi. Dalam penyampaian aspirasi sangat penting secara bersama-sama, jangan sampai anak muda terpecah belah. Perlu kolaborasi, Kerjasama, dan jejaring.
Sesi kedua, adalah terkait pendidikan politik. Berangkat dari stigma bahwa politik itu kotor, politik itu identif dengan hal-hal yang negatif. Dalam diskusi kali ini, dibuka dengan pertanyaan siapa penentu kebijakan politik di Indonesia? Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, dari kelompok tersebut menyampaikan pandangan masing-masing terkait pertanyaan yang disampaikan. Banyak sekali jawaban dari para peserta, mulai dari oligarki, partai politik, pengusaha, investor.
Pendidikan politik penting karena mempengaruhi kepentingan kita, karena suara yang paling menentukan itu seharusnya suara kita.
Pada akhir sesi, diberikan sebuah pertanyaan mengapa orang muda belum mendapatkan ruang yang cukup? Salah satu yang membuat hal tersebut terjadi karena masih adanya stigma bahwa orang muda tidak memiliki pengetahuan yang cukup, orang muda khususnya perempuan masih terbatas dalam akses, serta perpecahan antar pemuda sendiri. selain itu, juga disebabkan karena pemerintah atau pihak yang memiliki wewenang tidak responsif. Pada intinya, seharusnya masyarakat terutama orang muda harus partisipatif dan pemerintah responsif.
Solusi yang diberikan:
- Membentuk agen penggerak
- Mengakomodir pemuda
- Menyamakan pandangan
- Membangun jejaring dan mulai bergerak
Sumber : Resume Forum Remaja Nasional pada Senin, 27 Februari 2023 di Hotel Cokro Style, Yogyakarta
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
