Rilis
Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019
This post is also available in:
Indonesia
Siaran Pers-Lembar Fakta-CATAHU Komnas Perempuan
Setiap tahunnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meluncurkan CATAHU berkaitan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional (8 Maret) sebagai bentuk solidaritas internasional agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan.Tahun 2019, CATAHU Komnas Perempuan diberikan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”. Siaran Pers, Lembar Fakta, dan CATAHU dapat diunduh dari dari website Komnas Perempuan
Selamat Hari Perempuan Internasional!
#InternationalWomensDay #IWD2019 #SahkanRUUPenghapusanKekerasanSeksual
Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019
HENTIKAN IMPUNITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN WUJUDKAN PEMULIHAN YANG KOMPREHENSIF BAGI KORBAN
Jakarta, 6 Maret 2019
Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional sebagai bentuk solidaritas internasional agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperingati Hari Perempuan Internasional salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Tahun 2019, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” yang merupakan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga pengadalayanan
This post is also available in:
Indonesia
Agus Rahmad Hidayat
Mahasiswa
Jum’at (9/7/2021) Talkshow sinau sareng #36 Mitra Wacana kali ini ditemani oleh narasumber Solih Muhdlor, Koordinator Divisi GEDSI Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, dengan tema yang diangkat “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel” selama satu jam.
Dalam talkshow kali ini, narasumber mengungkapkan problem pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi bagi disabilitas saat ini sering sekali tidak memiliki akses pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, KTP, perawatan dan lain-lain sangat sulit mereka dapatkan, apalagi menyangkut kebutuhan kesehatan reproduksi.
Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi memiliki banyak hambatan dan tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas, seperti layanan dalam mengakses informasi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam sulitnya mengakses informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berada di dekat mereka. Informasi yang didapatkan belum tentu dimengerti dan dipahami dalam tindak lanjut informasi tersebut.
Penyandang disabilitas membutuhkan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap, ramah, inklusif dan mudah di pahami. Penting juga mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi agar terhindar dari kekerasan seksual, penyakit menular seksual, kekerasan fisik, aborsi tidak aman, beban ganda, nikah dini yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas memiliki hak yang sama seperti haid, kehamilan yang bermasalah, menghadapi sistem reproduksi yang bermasalah sejak awal dan lain sebagainya. Upaya pemenuhan kesehatan seksual reproduksi dapat dilakukan dengan memberikan aksesbilitas informasi, pelayanan dan fasilitas, pelibatan pendampingan atau orang tua, lembaga pendidikan untuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, dan kerjasama pemerintah
Layanan yang diperlukan bagi disabilitas adalah layanan yang inklusif dan ramah bagi disabilitas serta memiliki program layanan yang menjangkau disabilitas, akomodasi dalam akses layanan yang penuh, memanfaatkan dan mencegah kondisi disablitas agar tidak menjadi lebih buruk.
Laporan Akhir Kajian Evaluasi Perda Pemantauan Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Paper” EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”
