Connect with us

hksr

Vice mayor of Yogyakarta through Dinkes Yogyakarta City supports Mitra Wacana in fulfilling reproductive health rights

Published

on

Wednesday (26/06/2019), Mitra Wacana held a workshop UU No. 36 year 2009 about the health of multi stakeholders and monitoring of female cadres and young women in 3 districts Jetis, Tegalrejo and Mergangsan in Hotel Arjuna Yogyakarta. The deputy mayor of Yogyakarta, Heroe Poerwadi, who represented the head of the Yogyakarta City Health Office, Fita Yulia Kisworini, delivered its support in a joint effort with the aim of raising awareness of the integrated women’s reproductive health in To support the development of health in Yogyakarta. Head of the Yogyakarta Health Office, Fita Yulia Kisworini said it continues to work to make the mortality rate of mothers and infants in the area of Yogyakarta to continue to decline with community capacity increase through programs that have existed in the city of Jogja namely Si Kesi Gemes as the priority of health development of the national Medium Term Development Plan (RPJMN) health 2015-2019.

Fita Yulia Kisworini also said, the mortality rate of mothers in Yogyakarta in 2015 there are 5 cases whereas for the year 2016, 2017 to 2018 each 4 cases each year. For the infant mortality rate in 2017 there were 33 cases and had an increase in the year 2018 with 35 cases. The number of unwanted pregnancies (KTD) in 2017 reached 165 KTD, while in the year 2018 rose to 195 KTD.

Therefore Fita Yulia through the Yogyakarta City Health Office is making efforts with the improvement of post-abortion care (APK) in 5 health facilities (Faskes) in Yogyakarta, namely the Puskesmas of Tegalrejo, Jetis Health Center, AMC Clinic, RS Pratama and RS Jogja. It refers to PP number 61 year 2014 about reproductive health. Permenkes (Minister of Health Regulation) Number 3 year 2016 about the training and maintenance of post-miscarriage services.

Kesehatan Reproduksi telah dimasukkan di dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya di dalam bagian keenam, Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (pasal 71 ayat 1). Reproductive health is the right for everyone without exception. In LAW No. 36 The year 2009 on this health has been governed about the rights of society and also government obligations in the service of reproductive health. The government has also issued an implementation rule about reproductive health through government regulation No. 61 year 2014 on reproductive health.

Although it has been 10 years, but many government/local government and community officials who do not know about LAW No. 36 year 2009 on health and PP No. 61 year 2014 on reproductive health, as a result, can be Create a service that has not been max in terms of Kespro, also not maximization of public participation or the use of service of the Ministry of Community. 
Seeing the condition above Mitra Wacana intends to build synergity of multi stakeholders from 3 sub-districts (Mergangsan, Jetis and Tegalrejo) to jointly study law No. 36 year 2009 on health and PP 61 year 2014 about Reproductive health.

The Semiloka is made up of the fulfillment program of reproductive health rights of Mitra Wacana and foundation for Change of Access initiative to Healthy (IPAS) Indonesia. The event was filled with exposure and questions answered with the city of Kadinkes Yogyakarta, head of Health center Jetis Ani Mufidah Sari, Chief Health Center of Tegalrejo Abdul Latief, Chief Health Center of Mergangsan Risa Diana, and participants multistaholder from 3 districts Jetis, Tegalrejo , and Mergangsan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Gebyar Kesehatan Reproduksi: Peran Media dalam Menyuarakan Kesehatan Reproduksi

Published

on



YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejatinya bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi. Hanya saja, publik belum banyak mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait hak tersebut.

Di sisi lain, media massa memiliki peran kunci untuk menyampaikan edukasi HKRS ini ke masyarakat yang seluas-luasnya.

Namun, jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana menganggap, hingga kini belum banyak pemberitaan yang mengupas tuntas mengenai permasalahan tersebut.

Jurnalis dari AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana (kiri) saat menyampaikan Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019). (dok. kabarkota.com)
Jurnalis dari AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana (kiri) saat menyampaikan Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019). (dok. kabarkota.com)

“Jurnalis hanya memotret kasus pada hilir atau permukaannya saja, tidak mencoba mengulik penyebab atau hulunya,” kata Pito dalam Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019).

Akibatnya, lanjut Pito, informasi yang sering muncul di media lebih banyak menyoroti angka-angka kasus, ketimbang menyajikan informasi yang komprehensif tentang HKSR untuk masyarakat.

Namun itu menurutnya, tak lepas dari kurangnya literasi wartawan tentang permasalahan gender dan kesehatan reproduksi. Pito mencontohkan, ketika melakukan peliputan tentang kasus pemerkosaan, akar masalahnya justru sering luput dari pemberitaan

“Padahal, informasi yang clear dari jurnalis itu bisa berbahaya bagi masyarakat,” tegasnya.

Salah satu kegiatan di Gebyar Kesehatan Reproduksi (dok. Kabarkota.com)

Sementara Direktur Mitra Wacana Yogyakarta, Imelda Zuhaida berpendapat bahwa derasnya arus informasi yang bisa diakses dari berbagai media, termasuk di internet tidak serta-merta membuat membuat masyarakat paham tentang HKSR.

Imelda menambahkan, perempuan dan perempuan muda yang rentan menghadapi masalah HKSR, seperti Kehamilan Tak Direncanakan (KTD) itu salah satu penyebabnya karena kurang akses informasi dan pemahaman tentang itu.

“Mereka lebih banyak mengakses informasi itu dari internet yang tidak selalu bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya.Kemudian baru mereka sharing ke teman-teman sebayanya. Jadi larinya bukan ke keluarganya,” sesal Imelda.

Hal itu, kata Imelda, yang justru berakibat fatal bagi keseharan reproduksi mereka, atau bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka, saat menghadapi permasalahan ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk mengakhiri masalah KTD.

Oleh karenanya, Mitra Wacana bersama Yayasan Ipas Indonesia menggagas Program penguatan Reproduksi Terintegrasi berbasis masyarakat. Pihaknya juga menggandeng Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, melalui layanan kesehatan reproduksi di puskesmas-puskesmas.

Imelda mengaku, hingga sekarang Mitra Wacana telah mendampingi masyarakat dari 10 kelurahan di kecamatan Tegalrejo, Jetis, dan Mergangsan Kota Yogyakarta.

“Kuncinya, dengan menjadikan mereka sebagai subyek dalam mengkampanyekan HKSR ini di media,” jelasnya. (Rep-01)
(Sumber: https://kabarkota.com/pemahaman-minim-hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-terabaikan/ )



Continue Reading

Trending