Rilis
Agenda Pelatihan Gender, HAM, dan Trafficking di Kulon Progo
This post is also available in:
Indonesia
Term of Reference
Pelatihan Gender, HAM, dan Trafficking di Kecamatan Galur, Sentolo, dan Kokap,
Latar belakang
Isu keadilan Gender, HAM, dan Trafficking, telah menjadi agenda nasional, bahkan internasional. Ketiga isu tersebut saling berkaitan dan dipopulerkan oleh kalangan akademisi, peneliti, dan juga para aktivis yang concern dengan isu perempuan. Istilah gender mengemukan lantaran ada sesuatu yang diperjuangkan. Gender sebagai konstruksi sosial budaya yang membedakan peran perempuan dan laki-laki telah berimplikasi pada ketidak adilan baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial, politik, maupun budaya. Dampak lebih lanjutnya adalah memunculkan subordinasi, marginalisasi, stereotype, beban ganda, dan bahkan menempatkan perempuan pada “zona rentan” tindak kekerasan dan perdagangan orang.
Atas dukungan Missereor, Mitra Wacana merespon persoalan di atas dengan melakukan pendampingan kelompok perempuan di Kecamatan Galur, Sentolo, dan Kokap. Pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperkuat perempuan agar dapat “bernegosiasi” dengan konstruksi sosial budaya yang selama ini merugikan mereka. Selain itu, dalam proses pendampingan ini juga ditemukan kasus perdagangan manusia yang menimpa perempuan saat mereka bekerja sebagai TKI.
Secara de jure, negara sebenarnya telah mengeluarkan perundangan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ( UU No. 7 1984), perlindungan anak (2014), dan pemberantasan perdagangan orang (2007). Namun, secara de facto, praktik dari perundangan ini nampaknya masih jauh panggang dari api. Berbagai tindak diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak masih berlangsung. Bahkan langkah-langkah untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang masih belum masuk dalam arus utama pembangunan di Kulon Progo.
Atas dasar inilah, Mitra Wacana hendak melaksanakan pelatihan gender, HAM, dan trafficking untuk aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat di tiga kecamatan di Kulon Progo. Harapannya adalah dengan pelatihan ini mampu memunculkan sinergisitas antara aparat desa dan kecamatan antara Mitra Wacana, kelompok dampingan, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
Tujuan
1. Memperkuat pemahamanan aparat kecamatan dan desa tantang isu gender, HAM dan trafficking
2. Memperkuat pemahamanan aparat kecamatan dan desa tantang UU penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberantasan trafficking
3. Membangun dukungan positif dari pemerintah untuk pencegahan perdagangan manusia
4. Merumuskan formula pencegahan tindak perdagangan orang di desa oleh aparat pemerintah desa.
Pelaksanaan
A. Kecamatan Sentolo
Hari/tanggal : Kamis dan Jum’at
Waktu : 18 dan 19 Mei 2017
Tempat : Kecamatan Sentolo
B. Kecamatan Galur
Hari/tanggal : Sabtu dan Minggu
Waktu : 20 dan 21 Mei 2017
Tempat : Balai Desa Nomporejo
C. Kecamatan Kokap
Hari/tanggal : Kamis dan Jumat
Waktu : 18 dan 19 Mei 2017
Tempat : Kecamatan Kokap
Peserta
Pelatihan ini akan melibatkan 25 orang peserta dari pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di kecamatan Sentolo, Galur, dan Kokap.
Fasilitator
1. Mukhotib (Kecamatan Kokap )
2. Wahyu Tanoto (Kecamatan Sentolo)
3. Gama Triono ( Kecamatan Galur)
This post is also available in:
Indonesia
Agus Rahmad Hidayat
Mahasiswa
Jum’at (9/7/2021) Talkshow sinau sareng #36 Mitra Wacana kali ini ditemani oleh narasumber Solih Muhdlor, Koordinator Divisi GEDSI Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, dengan tema yang diangkat “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel” selama satu jam.
Dalam talkshow kali ini, narasumber mengungkapkan problem pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi bagi disabilitas saat ini sering sekali tidak memiliki akses pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, KTP, perawatan dan lain-lain sangat sulit mereka dapatkan, apalagi menyangkut kebutuhan kesehatan reproduksi.
Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi memiliki banyak hambatan dan tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas, seperti layanan dalam mengakses informasi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam sulitnya mengakses informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berada di dekat mereka. Informasi yang didapatkan belum tentu dimengerti dan dipahami dalam tindak lanjut informasi tersebut.
Penyandang disabilitas membutuhkan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap, ramah, inklusif dan mudah di pahami. Penting juga mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi agar terhindar dari kekerasan seksual, penyakit menular seksual, kekerasan fisik, aborsi tidak aman, beban ganda, nikah dini yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas memiliki hak yang sama seperti haid, kehamilan yang bermasalah, menghadapi sistem reproduksi yang bermasalah sejak awal dan lain sebagainya. Upaya pemenuhan kesehatan seksual reproduksi dapat dilakukan dengan memberikan aksesbilitas informasi, pelayanan dan fasilitas, pelibatan pendampingan atau orang tua, lembaga pendidikan untuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, dan kerjasama pemerintah
Layanan yang diperlukan bagi disabilitas adalah layanan yang inklusif dan ramah bagi disabilitas serta memiliki program layanan yang menjangkau disabilitas, akomodasi dalam akses layanan yang penuh, memanfaatkan dan mencegah kondisi disablitas agar tidak menjadi lebih buruk.
Laporan Akhir Kajian Evaluasi Perda Pemantauan Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Paper” EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”
