web analytics
Connect with us

Opini

Keberhasilan dan Kesuksesan

Published

on

Dokumentasi audiensi P3A dengan DPRD Banjarnegara

Oleh Setya Indriyani dan Parmi (Anggota P3A Lentera  Hati Berta)

Pimpinan DPRD Banjarnegara bersama-sama dengan P3A Lentera Hati (LH), Women Care (WoCa), Pelita Wanita Petuguran (PWP), Serikat Bondolharjo Peduli (SEJOLI), dan Mitra Wacana WRC bersama-sama menyerukan, “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.”

Dulu kami tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, sekarang setelah mendapat banyak pengetahuan, bimbingan, dan dorongan dari Mitra Wacana Women Resource Centre (WRC) Yogyakarta, kami mengetahui bentuk-bentuk kekerasan. Kami juga sudah mengetahui undang-undang yang mengaturhal-hal terkait kekerasan, termasuk sanksi dan ancaman hukumannya. Sekarang juga sudah ada organisasi Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak(P3A) Lentera Hati (LH) di Desa Berta. Kami yang tadinya belum berani tampil dimuka umum, setelah banyak mendapatkan pengetahuan dan pendampingan sekarang berani tampil dimuka umum. Sudah banyak ilmu yang didapat dan sekarang sudah dapat menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Kami juga beranimelakukan sosialisasi di beberapa lembaga sekolah di Kecamatan Susukan.

Keberhasilan lainnya kami sudah mendirikan Taman Belajar Masyarakat (TBM). TBM yang kami dirikan sudah memiliki ruang perpustakaan, selain itu kami juga sudah memiliki bilik konseling. Pemerintahan Desa (Pemdes) Berta saat ini sudah memberikan dukungan penuh kepada P3A Lentera Hati. Kami juga berhasil melaksanakan proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Keberhasilan dan Kesuksesan

P3A LH juga berpartisipasi aktif di Jambore Perempuan di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok. Partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Berta juga dilakukan oleh P3A LH. Dan salah satu kesuksesan yang dirasakan oleh P3A LH juga mendapat subsidi dari dana desa. P3A LH juga berpartisipasi aktif di Festival Hepii Anji Desa Wisata Gumelem Wetan. Dalam Festival Kesenian Tradisional “Ujungan” di Desa Wisata Gumelem Wetan tersebut P3A LH memamerkan hasil rajutan, olahan tahu dan tempe menjadi steak, lukis hena, dan yang terpenting melakukan kampanye anti kekerasan dengan membagi-bagikan leaflet P3A LH. Partisipasi lain yang dilakukan oleh P3A LH adalah di acara Jambore Desa Nusantara di Desa Wulungsari, Selomerto, Wonosobo.

Karya kami yang paling besar adalah di penghujung tahun 2017 yang lalu. P3A LH bekerja sama dengan Pemerintahan Desa Berta dan dukungan Mitra Wacana WRC menyelenggarakan acara Berta Jenggirat Tani (Bejita) di 2 lokasi, pagi di lokasi Kampung Wisata Damarwulan dan malam di Balai Desa Berta. Selain untuk mengampanyekan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, juga mendukung Desa Berta mempromosikan Kampung Wisata Damarwulan sebagai objek wisata baru. Dalam acara tersebut dihadiri ribuan orang, baik dari warga Desa Berta dan dari luar Desa Berta, bahkan juga ada warga negara Amerika yang kebetulan sedang ada di Yogyakarta turut memeriahkan acara tersebut.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Opini

Sejarah May Day di Indonesia: Dari Perlawanan Kolonial hingga Momentum Aksi Modern

Published

on

Sumber foto: Kumparan

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei di Indonesia bukan sekadar seremoni tahunan. Ia merupakan jejak panjang perjuangan kelas pekerja yang tumbuh sejak era kolonial, melewati berbagai rezim politik, hingga menjadi ruang artikulasi tuntutan buruh di masa kini.

Jejak Awal di Masa Kolonial

Catatan sejarah menunjukkan, peringatan Hari Buruh pertama di Indonesia terjadi pada 1 Mei 1918, saat wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Aksi tersebut dipelopori oleh serikat buruh Kung Tang Hwee di Surabaya. Para pekerja turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang dinilai eksploitatif—mulai dari upah rendah hingga kondisi kerja yang tidak layak.

Momentum ini tidak hanya menjadi tonggak awal gerakan buruh di Indonesia, tetapi juga disebut sebagai salah satu peringatan May Day pertama di kawasan Asia. Selain di Surabaya, aksi serupa juga muncul di Semarang, menandai mulai terorganisasinya kesadaran kolektif buruh terhadap hak-hak mereka.

Pengakuan di Awal Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap buruh dengan menetapkan 1 Mei sebagai hari peringatan resmi. Pada 1946, Kabinet Sjahrir mendorong pengakuan tersebut, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Regulasi ini memberikan hak libur bagi pekerja setiap 1 Mei sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka.

Namun, pengakuan tersebut tidak berlangsung konsisten. Dinamika politik nasional membawa perubahan signifikan terhadap ruang gerak buruh di tahun-tahun berikutnya.

Represi di Era Orde Baru

Situasi berubah drastis setelah peristiwa 1965. Pada masa Orde Baru (1966–1998), peringatan May Day dilarang dan dicap sebagai aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah menerapkan sistem serikat tunggal melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sekaligus membatasi kemunculan organisasi buruh independen.

Sejumlah aktivis yang berupaya melawan pembatasan ini menghadapi tekanan serius. Nama-nama seperti Muchtar Pakpahan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menjadi simbol perlawanan, meski harus berhadapan dengan intimidasi hingga pemenjaraan. Tragedi pembunuhan Marsinah pada 1993 menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah gerakan buruh Indonesia, yang hingga kini masih menyisakan luka dan pertanyaan.

Kembali Bangkit dan Pengakuan Resmi

Memasuki era Reformasi, ruang kebebasan berekspresi mulai terbuka. Buruh kembali memperingati May Day secara terbuka dengan berbagai aksi, mulai dari unjuk rasa hingga long march. Tekanan yang konsisten dari gerakan buruh akhirnya membuahkan hasil.

Pada 2013, pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kebijakan ini menandai kembalinya pengakuan negara terhadap pentingnya peran buruh dalam pembangunan.

Evolusi Tuntutan: Dari Upah hingga Kebijakan Makro

Seiring waktu, tuntutan buruh di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Jika pada era kolonial fokus utama adalah kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, maka di era Reformasi tuntutan mulai bergeser ke ranah regulasi, seperti penolakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

Memasuki era modern, hingga 2026, spektrum tuntutan semakin luas. Buruh tidak hanya menyoroti isu upah dan kondisi kerja, tetapi juga kebijakan makro seperti penghapusan sistem outsourcing, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jaminan sosial, serta dorongan pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Momentum yang Terus Hidup

Hari Buruh di Indonesia hari ini menjadi lebih dari sekadar peringatan historis. Ia adalah panggung bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi, menuntut keadilan, dan mengingatkan negara akan tanggung jawabnya.

Dari jalanan Surabaya pada 1918 hingga gelombang aksi di berbagai kota pada 2026, May Day terus hidup sebagai simbol perjuangan yang belum selesai—sebuah pengingat bahwa kesejahteraan dan keadilan bagi buruh adalah proses yang harus terus diperjuangkan.

Ruliyanto

Continue Reading

Trending