web analytics
Connect with us

Opini

Pentingnya Pendidikan Seks Sejak Dini

Published

on

Arif Rahman Hakim

Arif R. Hakim

Oleh  Arif Rahman Hakim

Pekan lalu banyak pemberitaan kejahatan seksual yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Ironisnya, pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang terdekat bahkan ada juga orang terpandang dikalangan masyarakat.

Anggapan sekolah adalah tempat yang aman bagi anak sepertinya tak sepenuhnya benar. Buktinya kasus kejahatan seksual rupanya tak hanya terjadi di kolong jembatan, terminal atau di rumah tetapi juga di sekolah. Seperti kasus kejahatan seksual yang menimpa anak didik JIS (Jakarta Internatinonal School) pekan lalu sempat menghebohkan sekaligus mengagetkan masyarakat. Pasalnya, sekolah bertaraf internasional yang kredibilitasnya tak lagi diragukan masih saja kecolongan dari tindak kejahatan seksual.

Lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain? Seperti dilansir Tempo.com (15/4/14), sejumlah kasus kejahatan seksual terjadi di beberapa sekolah di ibu kota. Seorang siswi di SMA Negeri 22 Jakarta Timur melapor telah dicabuli wakil kepala sekolah. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 60 juta (9/2/11). Selain itu, seorang siswi kelas VI sekolah dasar mengaku telah dilecehkan gurunya. Bocah itu ketakutan dan tidak berani berangkat ke sekolah karena diancam si guru (29/10/13), Orang tua siswa SMP Negeri 4 Jakarta Pusat melaporkan anaknya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah teman sekolahnya (14/10/13).

Ibarat gunus es, bahwa kejahatan seksual yang menimpa anak hanya beberapa yang terungkap dan terselesaikan kasusnya. Artinya pelaku atau calon pelaku kejahatan seksual setiap saat masih mengintai korban. Jadi, orang tua mana yang tidak miris melihat anak-anaknya yang setiap saat diintai pelaku kejahatan seksual? Pelakunya pun bisa siapa saja, kapan dan dimanapun berada.

Gencarnya media massa memberitakan kasus kejahatan seksual membuat para orang tua merinding. Orang tua, terutama yang mempunyai anak gadis tentu saja cemas sekaligus berharap agar anaknya aman dari kejahatan seksual. Namun, karena alasan intensitas waktu, atau minimnya pengetahuan tentang pendidikan seks, para orang tua tak bisa berbuat banyak untuk bisa membentengi anak dari kejahatan seksual.

Pendidikan Seks

Salah satu cara agar anak terhindar dari tindak kekerasan seksual adalah memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Pendidikan seks sejak dini harus dimulai dari keluarga, karena orang tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pendidikan seks yang bisa dibicarakan pada anak usia pra sekolah adalah pengenalan identitas diri dan jenis kelamin, hubungan antara laki-laki dan perempuan, organ-organ reproduksi dan fungsinya, bagaimana menjaga kesehatannya, serta keterampilan mengindarkan diri dari kekerasan seksual(Tabloid Nakita.com, 24/2/14). Jika sudah cukup usia, anak perlu mendapatkan pemahaman pengetahuan mengenai haid bagi perempuan, atau mimpi basah bagi laki-laki. Tak terkecuali pengetahuan tentang penyakit akibat perilaku seksual seperti HIV/AIDS. Penyampaian pendidikan seks tersebut dilakukan secara wajar, jujur, sederhana serta menggunakan bahasa yang mereka pahami.

Orang tua, guru, tokoh agama, masyarakat yang keberadaannya menjadi perhatian anak, sebaiknya juga memiliki kesadaran dan pengetahuan yang sama tentang pemahaman dan penyampaian pendidikan seks yang tepat bagi anak. Sehingga penyebaran informasi pendidikan seks dapat berjalan secara intens dan berkesinambungan. Kerjasama integratif antar elemen masyarakat dalam bingkai pecegahan kejahatan seksual tersebut memberi keuntungan pada efesiensi dan efektifas penyebaran pendidikan seks bagi anak.

Ketika anak sudah banyak mendapat penguatan pendidikan seks, anak siap mengahadapi tantangan dunia luar yang bersinggungan dengan persoalan seksual seperti gambar, suara, atau bacaan-bacaan porno.Dengan demikian, setiap saat anak tetap waspada dalam menjaga diri dari perilaku pelecehan atau kekerasan seksual. ***

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

25 Juta Jiwa Jadi Korban Perdagangan manusia

Published

on

Pegiat Mitra Wacana

   Wahyu Tanoto

Oleh Wahyu Tanoto

Perdagangan manusia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang maha serius dan bersifat global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia adalah “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara seperti ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya. Pemaksaan, penculikan, penipuan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.” Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan, pelacuran, atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Rumit dan Multidimensi

Perdagangan manusia adalah masalah yang terbilang rumit dan multidimensi. Pelakunya boleh jadi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Korban perdagangan manusia juga berasal dari berbagai latar belakang, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Merujuk United Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Labour Office (ILO), terdapat hampir 25 juta korban; perempuan, laki-laki dan anak-anak di seluruh dunia untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Karenanya, perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan menargetkan kelompok rentan seperti migran, serta pengungsi pada khususnya. Salah satu tren yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang menjadi korban, meningkat tiga kali lipat dalam 15 tahun. Kejahatan ini dilaporkan menghasilkan lebih dari $150 miliar per tahun di seluruh dunia. Hal ini semakin dianggap sebagai masalah keamanan global karena memicu korupsi, migrasi tidak teratur, dan terorisme.

Pada 2023, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengatasi kasus Tindak Pidana Perdagangan manusia (TPPO). Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut  menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak

Bahkan, yang paling gres sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja dengan modus magang di Jerman (ferienjob) pada Oktober sampai Desember 2023. Diadaptasi dari Tempo.co, perihal kronologi kejadiannya, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGEN dan PT. SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter of Acceptance).

Dampak yang mengerikan

Perdagangan manusia memiliki dampak yang menghancurkan bagi korban. Mereka, para korban perdagangan manusia kerapkali mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual (termasuk di ranah luring). Mereka juga mengalami kerugian ekonomi dan sosial.

Meskipun perdagangan manusia merupakan masalah yang bersifat global, namun, hal ini sering kali terlupakan dan luput dari perhatian. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan manusia, termasuk: (1) Perdagangan manusia sering terjadi di belakang layar dan sulit dideteksi; (2) Korban perdagangan manusia kerap takut untuk bersuara dan melapor; (3) Masyarakat sering tidak menyadari bahwa perdagangan manusia sebagai masalah serius yang bisa menimpa siapa saja; (4) Peraturan perundangan-undangan dan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan (5) Bentuk dan upaya pencegahan biasanya  dianggap seremonial.

Upaya Negara

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Upaya-upaya tersebut diantaranya mencakup: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia, 2) Peningkatan dukungan bagi korban perdagangan manusia.  3) Peningkatan upaya penegakan hukum untuk memerangi perdagangan manusia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan manusia. Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia. Undang-undang tersebut didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan manusia melalui ditetapkannya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008.

Meskipun begitu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban mengoptimalkan pencegahan, pemantauan berkala, mengimplementasikan penegakan hukum, dan berkolaborasi dengan warga masyarakat demi meningkatnya kesadaran tentang kerentanan, bahaya dan dampak perdagangan manusia. Hadirnya organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap isu perdagangan manusia memang relatif belum massif, namun, pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap mereka yang telah berkontribusi-memiliki kepedulian-untuk memerangi perdagangan orang. ***

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending