web analytics
Connect with us

Opini

Sebuah Kepedulian

Published

on

Dokumentasi pelatihan kespro remaja di Punggelan

Oleh Emi Sumiyati (P3A SEJOLI Punggelan Banjarnegara)

Pertama kali saya bergabung dengan Mitra Wacana WRC adalah saat saya mengikuti pelatihan Kesetaraan Gender pada tahun 2013.Dalam pelatihan tersebut saya baru tahu bahwa manusia itu sama “memiliki kedudukan yang sama” baik laki-laki maupun perempuan.

Setelah dari pelatihan tersebut saya mulai berani untuk berbicara.Sebelumnya saya adalah seorang yang paling minder apalagi untuk menyampaikan gagasan atau pendapat di depan orang, takut salah kalau berbicara. Ketidak beranian saya mungkin dilator belakangi oleh masa kecil saya.Pada waktu kecil saya trauma karena sering meilhat kekerasan di rumah, orang tua sering bertengkar di depan anak-anaknya. Hal tersebut membuat sayat akut dan trauma untuk berbicara kepada orang lain, takut memancing kemarahan atau tidak sesuai dengan pendapat orang lain.

Setelah aktif di SEJOLI, perlahan-lahan saya mulai berani berbicara, bersosialisasi kesekolah-sekolah dan majelis-majelis di desaBondolharjo.Namun, satu hal yang saya masih belum memiliki keberanian dalam berbicara ataupun melakukan tindakan yaitu soal penanganan kasus. Dalam hal ini saya masih ‘wani-wani pitek’ istilah jawanya, artinya antara berani dan tidak, berani karena merasa simpati pada korban dan tidak berani karena takut mendapat ancaman, intimidasi oleh pelaku atau pun masyarakat. Tapi selama ini lebih banyak takutnya dari pada beraninya, meskipun sudah mendapat ilmu dan pelatihan yang banyak dari Mitra Wacana WRC.

Apalagi di Bondolharjo banyak sekali kasus, hal inilah yang membuat saya dan teman-teman SEJOLI merasa berat bila harus ditinggalkan oleh Mitra Wacana WRC. Dalam kasus-kasus sebelumnya saja, kita masih belum melakukan tindakan apa-apa karena belum berani dan lebih tepatnya masih dianggap oleh masyarakat dan pemerintah desa tidak mampu menangani kasus. Dulu saya juga sempat mau keluar dari SEJOLI gara-gara kita ada kasus yang berat yang membuat teman-teman pada keluar karena tidak diperbolehkan oleh suami mereka bergabung dengan SEJOLI dan menangani kasus, takut akan dipersalahkan dikemudian hari nanti. Tapi karena merasa saya mendapatkan ilmu dan SEJOLI tinggal beberapa orang, saya merasa tidak tega jika keluar dari SEJOLI.

Meski masih merasa takut bila mendapati kasus, tapi saya kembali bersemangat di SEJOLI dengan ikut aktif bersosialisasi kesekolah-sekolah dan majelis-majelis di Bondolharjo.Dan ternyata darikegiatan sosialisasi yang kami lakukan, pihak sekolah dan masyarakat Bondolharjo merespon kegiatan kami dengan baik dan memberikan dukungan yang posistif bagi kegiatan kami tersebut.Hal itu semakin menambah semangat saya dan teman-teman untuk terus di SEJOLI.Ditambah lagi dengan program kami yaitu AKSI PEDULI SEJOLI terhadap lansia yang ada di Bondolharjo, ini membuat saya merasa semakin bangga dengan SEJOLI.

Dari kegiatan-kegiatan sosialisasi dan Aksi Peduli SEJOLI yang mungkin dianggap masih belum bagus dalam pelaksanaannya tapi hal tersebut bagi saya pribadi sangat bermakna sekali. Inilah yang membuat saya bertahan di SEJOLI ingin membuat hidup saya lebih berarti bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain dengan terus peduli kepada sesame tidak membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, agama, harta dll. Saya yakin bahwa kepedulian kita akanmemberikan perubahan bagi orang lain, meski hanya dalam bentuk nasihat ataupun sosialisasi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Sunat Perempuan, Praktik “Budaya” yang Berdampak Negatif pada HKSR

Published

on

Sumber gambar: BBC

Oleh Wahyu Tanoto

Sunat perempuan, atau yang juga dikenal sebagai Mutilasi Genital Perempuan (FGM), adalah praktik pemotongan atau melukai alat kelamin perempuan secara parsial atau keseluruhan. Praktik ini telah lama menjadi “tradisi” di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut UNICEF, terdapat sekitar 200 juta perempuan dan anak perempuan di dunia yang telah disunat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi di dunia, dengan perkiraan jumlah perempuan yang disunat mencapai 4,8 juta orang. Praktek sunat perempuan masih marak dilakukan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021.

Survei yang dilakukan di 160 kabupaten dan kota di 10 provinsi tersebut melibatkan responden berusia 15 hingga 64 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa 55 persen anak perempuan dari kelompok usia 15-49 tahun yang tinggal bersama orang tua menjalankan praktik sunat perempuan.

Ada berbagai alasan mengapa sunat perempuan masih kerap terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu:

  1. Alasan ajaran agama. Praktik sunat perempuan sering dikaitkan dengan ajaran agama tertentu. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang mewajibkan sunat perempuan.
  2. Alasan budaya. Dalam beberapa budaya, sunat perempuan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar. Praktik ini sering kali dianggap sebagai tanda kebersihan, kesucian, dan sebagai bentuk menjaja “kehormatan” perempuan.
  3. Alasan mitos dan kepercayaan. Ada berbagai mitos dan kepercayaan yang melatarbelakangi praktik sunat perempuan. Beberapa mitos tersebut antara lain bahwa sunat perempuan mengontrol hasrat seksual, dan melindungi anak perempuan dari perkosaan.

Sebagaimana dipahami, bahwa praktik sunat perempuan memiliki dampak negatif bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan, antara lain:

  1. Nyeri dan perdarahan. Praktik sunat perempuan sering kali dilakukan tanpa anestesi, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit dan perdarahan yang parah.
  2. Praktik sunat perempuan dapat meningkatkan risiko infeksi, seperti tetanus, sepsis, dan rentan terpapar virus HIV.
  3. Gangguan fungsi seksual: Sunat perempuan dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual, seperti nyeri saat berhubungan seksual, kesulitan mencapai orgasme, dan bahkan ketidaksuburan.
  4. Masalah psikologis. Sunat perempuan dapat menyebabkan masalah psikologis, seperti trauma, depresi, dan kecemasan.

Memang, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menghapus praktik sunat perempuan. Misalnya pada 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 yang melarang praktik sunat perempuan. Namun, kebijakan ini kemudian dicabut pada 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13636/MENKES/PER/XI/2010 yang mengatur prosedur sunat perempuan oleh tenaga medis.

Kebijakan kontroversial ini akhirnya menuai protes dari berbagai kalangan, karena dianggap tidak konsisten dengan komitmen Indonesia untuk menghapus praktik sunat perempuan. Pada 2014, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya sedikit banyak menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghapus praktik sunat perempuan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang kuat dan masif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik sunat perempuan di Indonesia:

  1. Pemerintah wajib memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah dan menghapus praktik sunat perempuan.
  2. Pemerintah juga wajib mencabut regulasi atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
  3. Masyarakat diedukasi tentang bahaya dan dampak negatif praktik sunat perempuan mulai dari ranah individu hingga publik.
  4. Menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban sunat perempuan.

Hemat penulis, dengan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, kebijakan yang jelas dan implementatif serta ketersediaan sumber daya yang komprehensif, praktik sunat perempuan di Indonesia bisa dihapuskan. Akhirnya, perempuan dan anak perempuan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

 

Referensi

Komnas Perempuan (2022). Sunat Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2020). Hapuskan Praktek Berbahaya Sunat bagi Perempuan dan Anak Perempuan Karena Pelanggaran Hak

UNICEF (2022). Female Genital Mutilation/Cutting

WHO (2022) Female Genital Mutilation

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending