Berita
P3A Rengganis Mengadakan Desiminasi ke Kelompok Arisan RT di Kidulan, Salamrejo
Oleh Alfi Ramadhani
Minggu, 21 Januari 2024 P3A rengganis mengadakan desiminasi ke kelompok arisan RT di Kidulan. Acara dilakukan dirumah Bu Partinem selaku mantan bu RT. Kebetulan, hari ini di Rt tersebut baru saja menyelesaikan pemilihan ketua RT sehingga ada konsumsi tambahan berupa camilan makanan ringan.
Susunan Acara:
1. Pembukaan
2. Sambutan Tuan Rumah
3. Perkenalan Kelompok P3A Rengganis
4. Desiminasi
5. Penutup
Acara dibuka oleh ibu Partinem dengan doa bersama dilanjutkan dnegan himbauan kepada ibu-ibu yang hadir bahwa proses demokrasi ke lingkup RT berjalan dengan baik. Terdapat 126 warga, namun yang mencoblos hari ini ada 100 orang dengan perolehan 51-49. Perbedaan yang tipis ini menandakan bahwa kedua calon merupakan orang-orang yang bagus, sehingga dipilih oleh warga setempat.
meski demikian, kita menghargai pemenang yang memiliki suara lebih banyak dan mendukungnya dengan menciptakan masyarakat yang kondusif dana man. Ia juga menghimbau ibu-ibu agar tidak merasa insecure/rendah diri karena tidak pintar IT atau media social, karena perempuan-perempuan hebat ini mampu menyekolahkan anaknya sampai SMA dan kuliah. Mayoritas profesi ibu-ibu ini adalah buruh sulam tas.
Acara selanjjutnya aialh perkenalan kelompok P3A Rengganis diamna mbak Jumini mengenalkan apa itu P3A Rengganis dan tujuan menghadiri arisan RT. Ia juga mengenalkan anggota P3A yang ahdir sekaligus Co dari Mitra wacana.
Mbak Jumini memulai dengan bertannya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mbak siti menjawab: perempuan mengandung, haid, melahirkan. Lalu yang lain juga menjawab laki-laki memiliki jakun, kumis, dan mimpi basah. Selajutnya ditambah dengan stereotype sifat-sifat wanita yang lemah lembut dan juga anomalinya bahwa laki-laki itu kuat.
Co juga bertanya apakah ibu-ibu pernah menangis? Jawabannya kompak menjawab sering. Namun jarag sekali melihat laki-laki menangis, padahal tuhan menciptakan kelenjar air mata di semua makhluknya. Hal ini juga berlaku di pendidikan dan pengasuhan anak. Co memberikan contoh konkrit pembedaan gender di dua sector itu. Lalu mengaitkan kepada kondisi anak Indonesia yang menjadi Fatherless generation karena kurang sosok ayah dalam amsa pengasuhan beserta dampaknya.
Diskusi berjalan mengenai stereotype yang ada di masyarakat dan ibu-ibu setuju bahwa perempuan lemah itu tidak benar karena terbukti mereka semuanya bekerja. Ada tanggapan dari bu Heni yang bercerita bahwa ia dulu merasakan kesenjangan dengan kakak laki-lakinya yang kuliah di Jogja dan ia kuliah di Solo karena beasiswa. Ia merasa bahwa anak laki-laki itu kebanggaan keluarga dan orang tuanya lebih sering menjenguh kakak laki-lakinya yg kuliah di Jogja. Dari situ ia bertekad untuk menjadi perempuan yang mandiri dan mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Ia juga tidak membeda-bedakan dalam pendidikan anak selama ia bisa menyekolahkan keduanya. Ia juga berharap ibu-ibu bisa sedikit mengambil pelajaran dari cerita hidupnya.
Bu Par juga mengambil kesimpulan bahwa yang pertama bahwa rumah tangga itu harus dijalankan berdua, mengurus anak jangan dibeda-bedakan karena ia juga mengalami hal serupa sehingga beliau juga menyarankan kepada ibu-ibu yang hadir untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak laki-laki maupun perempuan. Ia juga menambahkan bahwa senang bisa diberikan pelajaran oleh P3A Rengganis.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
