web analytics
Connect with us

Arsip

Mitra Wacana dan Pemkab Banjarnegara adakan TOT Anti Kekerasan

Published

on

learning

Selama bulan Mei-Juni 2012, Mitra Wacana bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten  Banjarnegara dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) mengadakan TOT Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender. TOT ini diikuti oleh PPT Kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan diselenggarakan 4 kali. Pertama, diselenggarakan di Gedung PKK pada tanggal 9-10 Mei 2012 diikuti oleh  perwakilan PPT di seluruh kecamatan se- Banjarnegara. Kedua, diselenggarakan di Kecamatan Wanayasa pada tanggal 23-30 Mei  2012 dengan peserta PPT dari  kecamatan Wanayasan, Pejawaran, Pandanarum, Batur, dan Kalibening. Ketiga, di Kecamatan Mandiraja pada tanggal 5-6 Juni 2012 dengan peserta PPT dari Kecamatan Purwonegoro, Rakit, Mandiraja, Wanadadi, Susukan, Punggelan, dan Klampok. Sedangkan pelatihan keempat diselenggarakan pada tanggal 12-13 Juni 2012 di Gedung PKK Banjarnegara, dengan peserta PPT  di wilayah kota, yakni  Kecamatan Pagedongan, Sigaluh, Madukara, Bawang, Banjarmangu, Kutabanjar, dan Pagentan. Jumlah keseluruhan yang terlibat dalam acara tersebut adalah sebanyak 120 orang.

Fasilitator dan narasumber berasal dari Mitra Wacana, BKBPP Banjarnegara,  dan BP3AKB Semarang. Para peserta terlihat  cukup antusias mengikuti pelatihan. Selain saling berbagi pengalaman, peserta juga melakukan simulasi/ roleplay tentang konseling dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender. Roleplay yang dilakukan para peserta cukup menarik, dan mampu memberikan gambaran pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan pada sesi sebelumnya.

Hampir seluruh pelatihan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan advokasi anggaran bagi upaya penghapusan kekerasan berbasis gender di level kecamatan sebagai salah satu dari rencana tindak lanjut pelatihan. TOT terakhir yang diselenggarakan di Gedung PKK Banjarnegara sedikit berbeda dibandingkan dengan TOT sebelumnya.  Terdapat satu materi tambahan, yakni penggunaan teknologi informasi dalam upaya pencegahan dan reporting kasus kekerasan berbasis gender di Banjarnegara. Materi ini difasilitasi oleh Yossy Suparyo dari Combine Resource  Indonesia (CRI). Tambahan materi ini berpengaruh pula terhadap rumusan RTL pelatihan. Selain melakukan advokasi anggaran, mereka sepakat untuk menyelenggarakan pelatihan khusus yang membahas mengenai Teknologi Informasi dalam upaya Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender. (tiks)

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Yossy Suparyo

    28 June 2012 at 10:22 am

    Setelah pelatihan sebaiknya dibuatkan sistem kerja yang memungkinkan semua pihak bekerja dengan efektif

    • mitrawacana

      29 June 2012 at 3:42 pm

      Kami akan buat kesepakatan untuk ini. Terimakasih Mas Yossy atas proses kita 2 hari ini. Salam.

Leave a Reply

Arsip

Kunjungan Koordinasi Penguatan Jejaring Sosial di Kantor Mitra Wacana

Published

on

Kegiatan kunjungan koordinasi dan penguatan jejaring dalam rangka pengumpulan data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Cluster Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dilaksanakan pada Jumat (3/4) di kantor Mitra Wacana.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Tim yang ditugaskan dalam kegiatan ini adalah Peddy dan Fahmi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Dit-Rehsos-RTS & KPO). Kehadiran tim bertujuan untuk melakukan koordinasi langsung serta memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga pendamping di tingkat lapangan.

Kunjungan tersebut diterima oleh Wahyu Tanoto selaku Ketua Mitra Wacana, bersama beberapa staff: Muazim, Mansur, dan Ruli. Dalam suasana dialog yang terbuka, pihak Mitra Wacana memaparkan profil organisasi, termasuk visi, misi, serta ruang lingkup kerja yang selama ini berfokus pada isu kemanusiaan dan pelindungan kelompok rentan.

Selain itu, Mitra Wacana juga berbagi pengalaman dalam melakukan pendampingan dan advokasi, khususnya terkait isu perdagangan orang. Berbagai praktik baik (best practices), tantangan di lapangan, serta strategi intervensi yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam diskusi tersebut.

Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kasus serta kebutuhan riil yang dihadapi korban.

Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, maupun komunitas lokal.

Pendekatan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat sekaligus memperkuat respons perlindungan sosial.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendamping, sehingga upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan memperluas kerja sama di masa mendatang. (Tnt).

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending