Opini
Testimoni Penanganan Kasus
Published
8 years agoon
By
Mitra Wacana
Oleh Lilis Sutinah
Ternyata kekerasan itu ada di sekitar kita, pelakunya adalah orang-orang terdekat kita, maka dari itu kita sebagai orang tua harus super waspada. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama menjadi anggota Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Lentera Hati (LH) dan pertama kalinya menangani anak yang disekolahnya mendapat pelecehan seksual.
Pertama saya mendapat laporan dari orang tua korban yang mengadu bahwa di sekolah anaknya mendapat perlakuan yang tidak wajar dari salah satu gurunya. Anak itu menyampaikan kepada ibunya kalau di daerah dadanya suka diremas-remas guru tersebut dan itu adalah guru agama. Orang tuanya menyampaikan ke saya, “Kamukan anggota P3A, tolong bantu anak saya, ada guru yang suka kurang ajar disekolah.” Tenyata tidak disangka dan tidak di duga sama sekali, dari 10 korban tersebut salah satunya adalah anak saya sendiri. Dia tidak mau cerita karena takut.
Saya langsung menghubungi teman-teman P3A Lentera Hati.Kami bersama-sama bergerak (bertindak), bagaimana caranya supaya oknum guru tersebut mendapat hukuman. Keesokan harinya salah satu anggota P3A Lentera Hati mendatangi pihak sekolah. Dari pihak sekolah langsung mendatangi saya, mereka tidak terima kalau salah satu temannya disalahkan. Tanpa mencari kebenarannya, pihak sekolah balik menyalahkan saya, katanya saya bisa dimasukan penjara, itu ancaman dari pihak sekolah.
Pihak sekolah mengatakan kalau itu bukan pelecehan seksual karena diluar baju, itu tanda sayang guru ke murid karena oknum guru tersebut tidak mempunyai anak perempuan.
Terus terang saya berdebar-debar, karena kurangnya keberanian saya untuk berbicaradi depan umum, namun suatu keajaiban, saya tidak takut, saya menjawab dengan bangga dan bicara, “Saya anggota P3A Lentera Hati sudah diakui dan bersertifikat.
Lembaga P3A Lentera Hati dalam bimbingan Mitra Wacana WRC dilindungi oleh negara, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di Mitra WacanaWRC juga mempunyai pengacara Bu, kalau Ibu mau melaporkan saya, saya gak takut.”Padahal dalam hati saya berdebar-debar. Sejenak pihak sekolah terdiam, yang pertamanya bicara dengan nada tinggi, sedikit-sedikit mereka bicara dengan nada biasa.
Dari pihak sekolah meminta maaf dan mereka minta diselesaikan secara kekeluargaan, karena mereka tidak mau nama sekolah tercemar. Sebenarnya tidak cukup bagi saya, saya ingin guru agama itu mendapat pelajaran (hukuman). Keesokan harinya sekolah itu kedatangan DinasPendidikan (Dindik), beliau memanggil para korban, tetapi hanya sebagian dan di tanya satu bersatu.
Dindik: “Yang suka di pegang Pak Guru apa saja?”
Korban: “Pertama kepala, terus ke pipi, memijit pundak dari belakang lalu ke dada.”
Dengan polos mereka menjawab tanpa kebohongan dan tanpa direkayasa. Akhirnya pihak sekolah mengambil tindakan, guru agama itu tidak tahu kemana, dihukum apa, yang jelas tidakterlihat lagi di sekolah.
Sebenarnya saya kurang puas dengan semua ini, tetapi yang penting itu bisa menjadi pelajaran bagi guru agama tersebut. Doa dari saya mudah-mudahan guru itu menyadari dan bertobat serta yang terpenting tidak mengulangi lagi kepada murid-murid lainnya. Mudah-mudahan juga di setiap sekolah jangan sampai ada kejadian kekerasan, karena sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak. Amin.
“Buat Mas Mansur, CO Mitra Wacana WRC yang bertugas di Desa Berta, terimakasih dalam kasus ini selalu mendampingi saya. Buat Mitra Wacana WRC.Terimakasih tanpa Mitra Wacana WRC,Lilis tidak akan seberani ini.”
You may like
Opini
Sejarah May Day di Indonesia: Dari Perlawanan Kolonial hingga Momentum Aksi Modern
Published
14 hours agoon
30 April 2026By
Mitra Wacana
Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei di Indonesia bukan sekadar seremoni tahunan. Ia merupakan jejak panjang perjuangan kelas pekerja yang tumbuh sejak era kolonial, melewati berbagai rezim politik, hingga menjadi ruang artikulasi tuntutan buruh di masa kini.
Jejak Awal di Masa Kolonial
Catatan sejarah menunjukkan, peringatan Hari Buruh pertama di Indonesia terjadi pada 1 Mei 1918, saat wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Aksi tersebut dipelopori oleh serikat buruh Kung Tang Hwee di Surabaya. Para pekerja turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang dinilai eksploitatif—mulai dari upah rendah hingga kondisi kerja yang tidak layak.
Momentum ini tidak hanya menjadi tonggak awal gerakan buruh di Indonesia, tetapi juga disebut sebagai salah satu peringatan May Day pertama di kawasan Asia. Selain di Surabaya, aksi serupa juga muncul di Semarang, menandai mulai terorganisasinya kesadaran kolektif buruh terhadap hak-hak mereka.
Pengakuan di Awal Kemerdekaan
Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap buruh dengan menetapkan 1 Mei sebagai hari peringatan resmi. Pada 1946, Kabinet Sjahrir mendorong pengakuan tersebut, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Regulasi ini memberikan hak libur bagi pekerja setiap 1 Mei sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka.
Namun, pengakuan tersebut tidak berlangsung konsisten. Dinamika politik nasional membawa perubahan signifikan terhadap ruang gerak buruh di tahun-tahun berikutnya.
Represi di Era Orde Baru
Situasi berubah drastis setelah peristiwa 1965. Pada masa Orde Baru (1966–1998), peringatan May Day dilarang dan dicap sebagai aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah menerapkan sistem serikat tunggal melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sekaligus membatasi kemunculan organisasi buruh independen.
Sejumlah aktivis yang berupaya melawan pembatasan ini menghadapi tekanan serius. Nama-nama seperti Muchtar Pakpahan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menjadi simbol perlawanan, meski harus berhadapan dengan intimidasi hingga pemenjaraan. Tragedi pembunuhan Marsinah pada 1993 menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah gerakan buruh Indonesia, yang hingga kini masih menyisakan luka dan pertanyaan.
Kembali Bangkit dan Pengakuan Resmi
Memasuki era Reformasi, ruang kebebasan berekspresi mulai terbuka. Buruh kembali memperingati May Day secara terbuka dengan berbagai aksi, mulai dari unjuk rasa hingga long march. Tekanan yang konsisten dari gerakan buruh akhirnya membuahkan hasil.
Pada 2013, pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kebijakan ini menandai kembalinya pengakuan negara terhadap pentingnya peran buruh dalam pembangunan.
Evolusi Tuntutan: Dari Upah hingga Kebijakan Makro
Seiring waktu, tuntutan buruh di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Jika pada era kolonial fokus utama adalah kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, maka di era Reformasi tuntutan mulai bergeser ke ranah regulasi, seperti penolakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.
Memasuki era modern, hingga 2026, spektrum tuntutan semakin luas. Buruh tidak hanya menyoroti isu upah dan kondisi kerja, tetapi juga kebijakan makro seperti penghapusan sistem outsourcing, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jaminan sosial, serta dorongan pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Momentum yang Terus Hidup
Hari Buruh di Indonesia hari ini menjadi lebih dari sekadar peringatan historis. Ia adalah panggung bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi, menuntut keadilan, dan mengingatkan negara akan tanggung jawabnya.
Dari jalanan Surabaya pada 1918 hingga gelombang aksi di berbagai kota pada 2026, May Day terus hidup sebagai simbol perjuangan yang belum selesai—sebuah pengingat bahwa kesejahteraan dan keadilan bagi buruh adalah proses yang harus terus diperjuangkan.
Ruliyanto

Sejarah May Day di Indonesia: Dari Perlawanan Kolonial hingga Momentum Aksi Modern

Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta: 13 Tersangka Ditetapkan, Puluhan Balita Diduga Jadi Korban

Patrimonialisme Modern: Mengkaji pergeseran dari birokrasi legal-rasional menuju bentuk Neo-Patrimonialisme

Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta: 13 Tersangka Ditetapkan, Puluhan Balita Diduga Jadi Korban

Patrimonialisme Modern: Mengkaji pergeseran dari birokrasi legal-rasional menuju bentuk Neo-Patrimonialisme





