Berita
Pertemuan Rutin P3A Srikandi Membahas tentang Kekerasan Seksual
Oleh Alfi Ramadhani
Rabu, 24 Januari 2024 P3A Srikandi melaksanakan pertemuan rutin pukul 13.00 WIB. Pertemuan dilakukan dikediaman Ibu Sri Kusmiyati di padukuhan Kalibondol. Yang bertugas hari ini adalah mbak Marni sebagai MC, dan Bu Eny sebagai Notulen.
Acara dibuka dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dilanjutkan dengan sambutan Bu Sri Kusmiyati sebagai tuan rumah dan wakil ketua P3A Srikandi karena Bu Ketua ijin telat karena harus melayat temannya yang meninggal. Dalam sambutannya ia berterimakasih sudah datang kekediamannya dan bersyukur siang ini tidak hujan sehingga lumayan banyak yang bisa hadir. Ia juga mewakili ketua berharap bahwa anggota selalu kompak dan bisa hadir di pertemuan-pertemuan selanjutnya meskipun lokasinya jauh seperti di Malangan.
Acara dilanjutkan dengan materi yang difasilitasi oleh Co. Materi yang menjadi bacaan sudah dikirim di group WhatsApp namun belum dibaca oleh ibu-ibu sehingga sesuai kesepakatan semuanya membaca bersama-sama dengan beberapa relawan yang membacakan dengan keras. Setelah semuanya sudah membaca, kami berdiskusi tentang artikel tersebut.
CO bertanya bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas. Bu Eny menjawab dengan mengantar jemput anak saat sekolah, jika tidak bisa meminta pihak sekolah yang mengantar. Atau meminta tetangga untuk membantu jika memang urgent. Beberapa menjawab dengan membuat lingkungan aman dan pedulli sekitar. Namun, beberapa contoh kekerasan seksual terjadi didalam rumah dengan pelaku adalah orang-orang terdekat, sehingga pendidikan seksual snagat dibutuhkan oleh perempuan disabilitas.
Ada yang menarik sekaligus ironic terjadi di Sentolo, menurut keterangan Bu Eny dan Bu Fitri bahwa terdapat kasus pelecehan seksual di salah satu padukuhan, korbannya anak perempuan SMA dan bukan disabilitas. Bentuk pelecehannya ialah cium pipi kanan kiri dan dipeluk erat oleh pelaku. Yang membuat kaget ialah pelakunya adalah seorang guru berstatus PNS yang mengajar di Sekolah Luar Biasa di Sentolo. Menurut keterangan mereka berdua itu bukan kejadian pertama kali dan bahkan pernah dilaporkan ke pihak berwajib namun tidak ditangkap dan sampai sekarang masih menjadi guru di SLB. Bu Eny menambahkan bahwa sekarang istri pelaku sudah meninggal, ia berharap ini tidak membuat sang pelaku kembali melancarkan aksinya kepada anak-anak.
Dengan adanya ini, CO usul kepada kelompok untuk membuat sosialisasi pencegahan kekerasan seksual bagi guru-guru di SLB karena letak SLB di kalurahan Sentolo. Kelompok setuju, namun belum menemukan konsep yang tepat untuk acara ini. Langkah awal yang akan dilakukan ialah silaturrahim ke SLB untuk mendapat persetujuan mereka dalam melakukan sosialisasi kepada guru-guru SLB untuk mendapatkan insight mereka dan berdiskusi tentang konsep.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
