Berita
Pertemuan Rutin P3A Srikandi Membahas tentang Kekerasan Seksual
Oleh Alfi Ramadhani
Rabu, 24 Januari 2024 P3A Srikandi melaksanakan pertemuan rutin pukul 13.00 WIB. Pertemuan dilakukan dikediaman Ibu Sri Kusmiyati di padukuhan Kalibondol. Yang bertugas hari ini adalah mbak Marni sebagai MC, dan Bu Eny sebagai Notulen.
Acara dibuka dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dilanjutkan dengan sambutan Bu Sri Kusmiyati sebagai tuan rumah dan wakil ketua P3A Srikandi karena Bu Ketua ijin telat karena harus melayat temannya yang meninggal. Dalam sambutannya ia berterimakasih sudah datang kekediamannya dan bersyukur siang ini tidak hujan sehingga lumayan banyak yang bisa hadir. Ia juga mewakili ketua berharap bahwa anggota selalu kompak dan bisa hadir di pertemuan-pertemuan selanjutnya meskipun lokasinya jauh seperti di Malangan.
Acara dilanjutkan dengan materi yang difasilitasi oleh Co. Materi yang menjadi bacaan sudah dikirim di group WhatsApp namun belum dibaca oleh ibu-ibu sehingga sesuai kesepakatan semuanya membaca bersama-sama dengan beberapa relawan yang membacakan dengan keras. Setelah semuanya sudah membaca, kami berdiskusi tentang artikel tersebut.
CO bertanya bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas. Bu Eny menjawab dengan mengantar jemput anak saat sekolah, jika tidak bisa meminta pihak sekolah yang mengantar. Atau meminta tetangga untuk membantu jika memang urgent. Beberapa menjawab dengan membuat lingkungan aman dan pedulli sekitar. Namun, beberapa contoh kekerasan seksual terjadi didalam rumah dengan pelaku adalah orang-orang terdekat, sehingga pendidikan seksual snagat dibutuhkan oleh perempuan disabilitas.
Ada yang menarik sekaligus ironic terjadi di Sentolo, menurut keterangan Bu Eny dan Bu Fitri bahwa terdapat kasus pelecehan seksual di salah satu padukuhan, korbannya anak perempuan SMA dan bukan disabilitas. Bentuk pelecehannya ialah cium pipi kanan kiri dan dipeluk erat oleh pelaku. Yang membuat kaget ialah pelakunya adalah seorang guru berstatus PNS yang mengajar di Sekolah Luar Biasa di Sentolo. Menurut keterangan mereka berdua itu bukan kejadian pertama kali dan bahkan pernah dilaporkan ke pihak berwajib namun tidak ditangkap dan sampai sekarang masih menjadi guru di SLB. Bu Eny menambahkan bahwa sekarang istri pelaku sudah meninggal, ia berharap ini tidak membuat sang pelaku kembali melancarkan aksinya kepada anak-anak.
Dengan adanya ini, CO usul kepada kelompok untuk membuat sosialisasi pencegahan kekerasan seksual bagi guru-guru di SLB karena letak SLB di kalurahan Sentolo. Kelompok setuju, namun belum menemukan konsep yang tepat untuk acara ini. Langkah awal yang akan dilakukan ialah silaturrahim ke SLB untuk mendapat persetujuan mereka dalam melakukan sosialisasi kepada guru-guru SLB untuk mendapatkan insight mereka dan berdiskusi tentang konsep.
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.
