web analytics
Connect with us

Kulonprogo

P3A Rengganis Sosialisasi Gender di Padukuhan Karang Wetan, Salamrejo

Published

on

P3A Rengganis Sosialisasi Gender di Padukuhan Karang Wetan, Salamrejo

Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Rengganis mengadakan sosialisasi tentang pengetahuan gender dasar di Padukuhan Karang Wetan, Kalurahan Salamrejo pada sabtu, 6 januari 2024. Sosialisasi ini dihadiri sekitar 45 orang PKK dari Padukuhan Karang Wetan. Adapun yang bertugas sebagai nara sumbernya ialah Bu Sekti, dan Mbak Irawati sebagai MC sekaligus notulensi.

Acara diawali dengan pembukaan dan perkenalan singkat tentang P3A Rengganis berikut kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh P3A Rengganis. Setelah itu, acara langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi gender dasar oleh Bu Sekti.

P3A Rengganis Sosialisasi Gender di Padukuhan Karang Wetan, SalamrejoDalam proses sosialisasi, sangat terlihat bahwa sebagian besar peserta baru pertama kali mendengar istilah gender. Bahkan terdapat satu peserta yang sudah berusia senja bernama bu Jikul kesulitan menyebutkan kata gender sehingga menjadi Legender (kerupuk dari sisa nasi). Hal ini menjadikan tantangan bagi P3A Rengganis  bagaimana menjelaskan tentang gender kepada peserta agar mudah dimengerti. Kegiatan sosialisasi ini menjadi referensi baru terkait pengetahuan kelompok tentang isu gender di masyarakat Salamrejo.

Sepanjang penjelasan bu Sekti mengenai gender, peserta mendengarkan dengan baik, meskipun beberapa peserta yang sudah lanjut usia mengalami kesulitan memahami materi gender. Seperti bu sasmi yang masih bingung dengan pembahasan gender karena belum familiar dengan istilah itu. Namun juga ada bu Nina yang merupakan mantan staff di Rifka Annisa yang sudah banyak memahami isu gender.

Tantangan yang  dihadapi oleh P3A Rengganis selama kegiatan antara lain tempat yang kurang kondusif dan beberapa peserta yang terkesan tidak antusias untuk mengetahui tentang isu gender. Bagi P3A Rengganis, ini adalah hal wajar karena ini baru pertama kali mereka mendapatkan sosialisasi. (alfi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran

Published

on

Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.

Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo),  dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.

Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.

Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.

Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”

Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.

Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.

Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.

Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:

  1. Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
  2. Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
  3. Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.

Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending