web analytics
Connect with us

Opini

Sikap Keagamaan Kartini

Published

on

Enik Maslahah

Enik Maslahah

Oleh Enik Maslahah

“….Sebenarnya saya beragama Islam, karena nenek moyang saya beragama Islam. Bagaimana saya mencintai agama saya, kalau saya tidak mengenalnya? Tidak boleh mengenalnya? Alqur’an terlalu suci untuk diterjemahkan, dalam bahasa apapun juga. Di sini tidak ada orang tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari membaca qur’an, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap hal itu suatu pekerjaaan gila; mengajar orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Samalah halnya engkau mengajar saya membaca buku bahasa Inggris dan saya harus hafal seluruhnya, tanpa kamu terangkan arti kata sepatah pun dalam buku itu kepada saya. Kalau saya mau mengenal dan memahami agama saya, maka saya harus pergi ke tanah Arab untuk mempelajari bahasanya di sana…..”

Kutipan di atas diambil dari surat Kartini kepada temannya Stella Zeehandelaar ter-tanggal 6 November 1899.  Dalam ungkapan surat Kartini di atas, menunjukkan keinginan Kartini untuk lebih memahami ajaran agamanya, yang tertuang di dalam kitab suci Al-qur’an.  Beragama menurut Kartini tidak hanya karena agama orang tua kita. Akan tetapi, Kartini ingin memiliki sikap keagamaan yang matang, tidak sekedar ikut-ikutan ( taqlid buta).

Kematangan dalam beragama ditunjukkan pada bagaimana pemeluk agama mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh agamanya di dalam kitab suci (Al-qur’an). Untuk mencapai pemahamannya yang mendalam terhadap agama, perlu dilengkapi dengan pengajaran agama yang memadai. Di masa Kartini, pengajaran agama hanya ditonjolkan pada ritualitas agama saja; membaca Al-qur’an dan menjalankan sholat tanpa mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Sistem pengajaran agama seperti ini sangat menonjol di masyarakat Jawa saat itu. Dimana masyarakat hanya menerima apa saja yang diajarkan oleh guru ngajinya tanpa ada proses dialog mendalam. Di samping itu, saat itu, ulama belum banyak di tanah Jawa. Baru pada awal abad dua puluh setelah Kartini meninggal dunia, orang-orang Jawa yang belajar agama di  tanah Arab kembali  ke Jawa, dengan mendirikan pesantren dan organisasi Islam.

Kondisi pengajaran agama yang tidak memadai tersebut membuat Kartini selalu mempertanyakan sikap keagamaannya.  Di satu sisi, Kartini menerima pengajaran Barat yang menghormati rasionalitas, di sisi lain di dalam rumah Kartini mendapatkan pengajaran agama yang hanya mengutamakan hafalan, tanpa pemahaman yang komprehensif. Adanya perbenturan antara rasionalitas (masuk akal) dan irasionalitas (tidak masuk akal) ini, membuat sikap keagamaan Kartini menjadi matang dan kritis.

Situasi ini mendorong Kartini selalu berusaha ingin mengerti makna apa dibalik ajaran agama tersebut. Tidak heran, bila suatu saat Kartini pernah menolak membaca al-quran  karena tidak mengerti isinya. Bahkan dia pernah tidak mau berpuasa lagi dan melakukan hal-hal yang tanpa dipikirnya terlebih dahulu. Hingga akhirnya, ia sampai putus asa karena tidak ada orang yang menerangkan kepadanya apa yang tidak dipahaminya. Sebagaimana sikap kritis Kartini ini terungkap dalam suratnya: “ Kami namanya muslim , karena kami turunan orang muslim. Dan kami namanya saja muslim, lebih dari itu tidak. Tuhan, Allah, bagi kami hanya semata-mata kata seruan. Sepatah kata bunyi tanpa arti dan rasa”[1]

Kartini merasa  pengalaman agama semacam itu tidak memiliki makna apapun bagi peningkatan spiritualitas seseorang. Seseorang dalam beragama hanya mendapatkan identitas Islam itu sendiri, akan tetapi hampa dari makna Islam itu sendiri. Sikap keagamaan seperti itu dianggap Kartini sebagai suatu pekerjaan “gila”. Satu-satunya cara menurut Kartini untuk memahami agama Islam yang kitab sucinya berbahasa Arab, adalah belajar bahasa Arab. Dan paling tidak, ada seorang guru agama yang paham terhadap bahasa Arab,sehingga sang guru ngaji bisa menerangkan isi yang terkandung di dalam al-qur’an.

Sikap keagamaan Kartini tersebut, bukan berarti menyesatkan, akan tetapi suatu sikap  kritis untuk mencapai kebenaran yang hakiki terhadap agama yang diyakininya. Bisa kita pahami,  bagaimana kondisi pengajaran agama saat itu. Al-qur’an saat itu tidak ada terjemahannya, bahkan tidak boleh diterjemahkan.[2] Dan, tidak semua guru ngaji mengerti bahasa Arab, meski bisa membaca huruf Arab. Kedua, saat itu, tidak banyak buku-buku agama yang menjabarkan soal agama; tauhid, fiqih, dan lainnya. Keberadaan pesantren yang mengulas kitab kuning sebagai hasil  tafsir dari al-qur’an dan al-hadist  belum banyak di tanah Jawa. Meskipun ada, perempuan saat itu, belum punya akses belajar kitab kuning di pesantren.

Kartini mendapat model pendidikan Barat setingkat Sekolah Dasar (SD), karena dia adalah seorang putri dari  bupati Jepara. Itupun tidak semua perempuan bangsawan mendapatkan pendidikan Barat. Kebetulan sekali, bapak Kartini sangat mengagumi pendidikan Barat dan mencintai buku. Tidak heran, bila bapak Kartini memberikan Kartini buku-buku dari Eropa dan bahkan Kartini berlangganan majalah Belanda. Dari situ juga, Kartini bertemu dengan ide-ide kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (emansipasi).

Di samping itu, luasnya wawasan Kartini juga ditopang dengan pertemuannya dengan tokoh-tokoh intelektual Belanda saat itu. Di sinilah, Kartini mengalami pertukaran pemikiran lintas budaya yang luar biasa.  Pertukaran pemikiran tersebut dilanjutkan Kartini dengan cara  berkorespondensi. Pergulatan Kartini dengan buku dan dialog dengan intelektual Belanda melalui korespondensi membuat Kartini peka terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Terutama, isu emansipasi perempuan  yang mendapat perhatian cukup besar dari Kartini.

Di sinilah, letak perbedaan kepahlawanan Kartini dengan pahlawan perempuan lainnya di Indonesia. Kartini menjadi pahlawan tidak didasarkan pada tindakan-tindakan heroicnya, akan tetapi lebih pada pemikirannya  yang dia tulis dalam surat-suratnya kepada teman-temannya yang terpelajar. Di dalam suratnya yang sangat berharga tersebut banyak sumbangan pemikiran Kartini untuk bangsa ini. Sumbangannya terhadap  pemikiran keagamaan yang menonjol adalah menjauhkan sikap  taqlid dalam beragama. Meski, orang tidak mampu berbahasa Arab, tidak berarti tidak punya hak untuk mempertanyakan kembali apa yang dia terima sebagai ajaran agama. Dengan begitu, Kartini tidak hanya sebagai pahlawan emansipasi perempuan tetapi juga  bisa dikatakan sebagai penggerak Mujtahid-mujtahid perempuan.

[1] Sumartana, TH. Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini. Jakarta: Grafiti, 1993. hlm. 40.

[2] Di Indonesia, Alqur’an mulai boleh   diterjemahkan pada tahun 1920 an  (enam belas tahun  setelah Kartini meninggal dunia, 1904).

*Tulisan ini pernah dimuat di bulletin Al-A’dalah tahun 2009

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Mempertahankan Kedaulatan NKRI dalam Sengketa Laut China Selatan

Published

on

La Ode Muhmeliadi, Mahasantri RTM Darul Falah Cawan Klaten

Perairan Laut China Selatan menarik perhatian oleh negara-negara terkait karena potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Seperti mineral, minyak bumi, dan gas alam, serta hasil perikanan yang terkandung di dalamnya.

China (Tiongkok), Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah negara terkait yang saling mengklaim kedaulatan. Karena secara geografis, keenam negara tersebutlah yang paling dekat dengan batas-batas perairan Laut China Selatan.

Dengan keterangan yang beredar, bahwa Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran, baik jalur perdagangan maupun perikanan (nelayan), yang sangat penting bagi negara-negara dunia. Misalnya, masuknya penjajah di abad ke-15 (Belanda, Portugis, Inggris, dan lain-lain) ke bumi Nusantara adalah bermula dari jalur tersebut.

Di perairan Laut China Selatan memicu konflik bermula sejak tahun 1279 sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Konflik antarnegara yang terlibat saling klaim (claimant states) kepemilikan atas pulau-pulau (kepulauan) di sana baru muncul di dasawarsa 1970.

Sengketa kedaulatan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari Selatan hingga Timur di Provinsi Hainan. Republik Rakyat China (RRC) menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun lalu, saat kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa China. Menurut Pemerintah RRC, pada tahun 1947, Pemerintah RRC mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan RRC atas wilayah Laut China Selatan.

Pada tahun 1955 dan 1956, Tiongkok dan Taiwan membangun kehadiran permanen di beberapa pulau utama. Kemudian konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan telah terjadi berulang sejak dasawarsa 1970. Namun di tahun 70-an ini, sengketa tersebut dipicu oleh indikasi adanya minyak yang mengintai di bawah perairan Laut China Selatan. Dan negara yang pertama mengklaim hal tersebut adalah Filipina. Disusul konflik dengan nuansa kekerasan muncul di tahun 1988, ketika China mengambil paksa Kepulauan Spratly.

Hingga puncak sengketa tersebut berimbas kepada Negara Indonesia atas klaim China dengan Nine dash line (sembilan garis putus-putus)-nya dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Laut Natuna, Indonesia. Dari peta sembilan garis putus-putus yang dibuat China sangat melanggar peraturan Internasional. Hal ini sangat jelas dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea-ONCLOS) pada tahun 1982.

Melalui UNCLOS 1982, luas laut Indonesia bertambah, dari sebelumnya kurang dari 1 juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Luas tersebut terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman seluas 3,1 juta kilometer persegi, dan 2,7 juta kilometer persegi yaitu untuk ZEE.

Laut Natuna Utara; Mempertahankan Kedaulatan, Bukan Lagi Sengketa

Beberapa tahun terakhir, Indonesia dibuat sesak dari pihak China atas penuntutannya agar Indonesia berhenti melakukan pengeboran minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna. Karena menurut China itu masih masuk dalam nine dash line. Padahal Indonesia sudah mengatakan bahwa ujung selatan Laut China Selatan adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada 2017 menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara.

Guru Besar Depertemen Hubungan Internasional, Prof. Dr. Makarim Wibisono (2016) memberi ulasan mengenai posisi Indonesia dan peran ASEAN (Association of South East Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dalam konflik Laut China Selatan. Menurut Prof. Makarim, setidaknya ada empat alasan yang menjadikan wilayah Laut China Selatan (Baca: Laut Natuna Utara) penting bagi Indonesia. Pertama, perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia. kedua, konflik dan instabilitas (ketidakstabilan) di Laut China Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi kawasan. Ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara. Dan keempat, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menegakan hukum serta memanfaatkan kekayaan alam. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi; ruang udara di atas laut teritorial, wilayah laut seperti perairan pedalaman, wilayah daratan dasar laut serta tanah dibawahnya, perairan kepulauan sarta laut teritorial, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam mempertahankan kedaulatan perairain Indonesia setidaknya memiliki lima usaha. Pertama, memberantas illegal fishing. Kedua, melakukan tindakan pengusiran terhadap kapal asing. Ketiga, monitoring wilayah perairan. Keempat, memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pemantau jarak jauh. Kelima, penyelenggaraan penegakan hukum.

Usaha itu pernah dilakukan dengan baik oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kalautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019. Susi mengatakan, laut adalah masa depan sebuah bangsa. Artinya bahwa Indonesia harus menguasai wilayah lautnya secara berdaulat. Lantas bagaimana sikap Indonesia menghadapi klaim China ini yaitu di perairan utara Natuna?

Sikap Indonesia tentunya harus mempertahankan kedaulatan yang sudah dimiliki, harus bersikap tegas menyatakan diri bahwa perairan utara Natuna adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara damai tentu tetap diupayakan untuk menghadapi sengketa terkait wilayah atau perbatasan dengan negara lain dan mengupayakan terus menjaga persahabatan dengan China. Tugas Indonesia selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan di perairan tersebut dan mendorong pemanfaatan potensi yang dimilikinya. 

Menjaga Kedaulatan Maritim Indonesia

Pada pertemuan Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 (UNCLOS) tanggal 10 Desember 1982, konsep Wawasan Nusantara akhirnya diakui dunia sebagai The Archipelagic Nation Concept (Konsep Bangsa Kepulauan). Yang ditetapkannya laut teritorial negara kepulauan adalah selebar 12 mil dari garis dasar terluar pulau-pulau dan ZEE selebar 200 mil dari garis dasar.

Mengenai wilayah kedaulatan maritim Indonesia juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. UU tersebut di pasal 4 disebutkan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Juga terdapat dalam UU No. 43 tahun 2008 Tentang wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Kedaulatan maritim, Indonesia juga mengatur pelayaran pada ruang maritim dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sudah jelas ditegaskan pada pasa 11 ayat 1. Kemudian mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri terdapat dalam PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Selanjutnya, pemerintah menyesuiakan ketentuan tentang pelayaran dalam UU No. 11 tahun 2020 atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja. Dengan UU tersebut, kapal-kapal asing harus memiliki izin dan juga perwakilan dari pihak Indonesia dalam melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Dengan berdasar pada aturan-aturan tersebut, baik hukum Internasional maupun diperkuat dengan regulasi hukum dalam negeri, selayaknya China maupun negara lainnya agar menghormati hukum yang berlaku.

konflik di Laut China Selatan, dari berbagai sengketa atas masing-masing negara pengklaim (China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam), memicu tekanan atau dapat mengancam para nelayan Indonesia yang sering menangkap (mancing) ikan di perairan Laut Natuna. Bukan hanya itu, tetapi akan mengundang konflik atas cost guard Indonesia dan tantara angkatan laut dengan negara pengklaim. Jika PBB tidak sigap menangani, sasaran akhir adalah mengancam stabilitas pemerintahan Indonesia dan kedaulatan NKRI.

Olehnya itu, jika masih saja keras kepala para negara pengklaim (khususnya China) atas sengketa Laut China Selatan, maka jalan yang ditempuh untuk bangsa Indonesia hanyalah satu, yaitu perang.

Perang yang dimaksud ada tiga cara. Pertama, Diplomasi Ancaman. Pemerintah Republik Indonesia bersama menteri yang berwenang (Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan) melakukan perundingan dengan mengancam hubungan bilateral, seperti pemboykotan seluruh produk dan pemulangan seluruh tenaga kerja China yang ada di Indonesia.

Kedua, Pemanfaatan Media Sosial. Mengumpulkan seluruh atau sebagain pakar IT di bawah komando Menteri Komunikasi dan Informasi untuk menyerang secara cyber, sebagai mana yang pernah dilakukan gerakan Julid Fi Sabilillah ketika menyerang Zionis-Israel. Tidak sampai disitu, pastikan seluruh warga dunia mengetahui.

Ketiga, Bersatunya Militer dan Masyarakat Sipil. Solusi ini adalah jalan alternatif terakhir jika negara pengklaim tersebut masih saja belum menerima keputusan Hukum, dan masih bersikukuh dengan pendiriannya, maka Panglima TNI dengan mengkoordinasikan Komando Armada Laut, dan keterlibatan semua Militer (TNI dan Polri) atas instruksi Presiden Indonesia, serta keterlibatan masyarakat sipil (baik ormas maupun perorangan) dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending